TRIBUNNEWS.COM - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengomentari isu tidak masuknya anak KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman ke Akademi Militer (Akmil).

Narasi itu dilontarkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/9/2022).

Namun Jenderal Andika Perkasa menyanggahnya dan menyebut anak Jenderal Dudung Abdurachman telah bergabung masuk Akmil.

"Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan dikutip dari YouTube Kompas TV.

Hal ini menyikapi adanya isu keretakan hubungan antara Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman.

Seperti diketahui, isu keretakan hubungan ini berawal saat Effendi Simbolon menyebut anak Jenderal Dudung Abdurachman tidak masuk ke Akmil karena masalah tahun kelahiran dengan tinggi badan.

Selanjutnya, Jenderal Andika pun menegaskan anak Jenderal Dudung telah masuk Akmil dan tidak menjadi masalah berarti antara dirinya dan Jenderal Dudung.

Baca juga: Reaksi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Ditanya soal Peluang Maju Capres 2024

Lebih lanjut, Jenderal Andika mengungkapkan dirinya selama ini hanya menjalankan tugas sesuai peraturan.

Hanya saja, dirinya memiliki keyakinan bahwa adanya peluang dari pihak-pihak lain akan tidak terima dengan sikap tersebut.

"Ya saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Mana kala hal itu diterima A,B,C ya itu terserah bagaimana menyikapi."

"Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," jelasnya.

Di sisi lain, Jenderal Andika pun menegaskan tidak ada keretakan hubungan dengan Jenderal Dudung.

"Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini."

"Jadi tidak ada kemudian yang berbeda (relasinya)," tegasnya.

Lebih lanjut, Jenderal Andika menegaskan pihaknya dan Jenderal Dudung telah bersama-sama menjalankan tugas sebagai pemimpin tertinggi.

"(Isu keretakan) itu ditanyakan langsung ke dia. Menurut saya, kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi," katanya.

Seperti diketahui, rapat Komisi I menggelar rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/TNI Tahun Anggaran 2023 pada Senin (5/9/2202).

Baca juga: Panglima TNI dan KSAD Disebut Tidak Harmonis, DPR Singgung Isu Anak Jenderal Dudung Tak Lolos Akmil

Namun, ketika rapat belum dibuka, banjir interupsi pun muncul dari anggota Komisi I DPR.

Adapun interupsi terjadi lantaran tidak hadirnya Jenderal Dudung Abdurachman dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Imbasnya, Effendi Simbolon pun mempertanyakan ketidakhadiran KSAD dan menurutnya disinyalir adanya ketidakharmonisan dengan Jenderal Andika.

Effendi pun menyebut ada isu anak Dudung gagal untuk masuk Akmil.

"Kami ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk?" kata Effendi saat rapat Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022) dikutip dari TV Parlemen.

Selain Effendi, anggota Komisi I dari DPR Fraksi Gerinda Yan Permenas juga mengkritik Dudung yang sering tidak hadir dalam rapat.

"Khusus untuk KSAD saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi. Dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD," tuturnya.

Baca juga: Di Hadapan Jenderal Andika Perkasa, Megawati Beberkan Cara Memasak yang Baik

Interupsi pun juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.

Sama seperti Effendi, Helmy menyebut ketidakhadiran Jenderal Dudung untuk menghindari bertemu dengan Jenderal Andika.

"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(YouTube Kompas TV)