Menurut Kamhar era sekarang malah saat harga minyak dunia sedang turun, harga dalam negeri dinaikkan hanya untuk mengejar anggaran pembangunan IKN, Kereta Cepat dan infrastruktur non prioritas.

Tak hanya itu, Kamhar mengatakan di masa pemerintahan SBY gaji PNS/ASN, gaji Guru, gaji TNI/Polri setiap tahunnya juga dinaikkan dan pengangkatan 1,1 orang tenaga honerer menjadi PNS juga membuat daya beli masyarakat jauh lebih kuat menenggang kenaikan harga BBM.

"Belum lagi begitu banyak paket pekerjaan yang bersumber dari belanja pemerintah yang bisa dikerjakan. Ada istilah bahkan kontraktor level kecamatan dan desa pun dapat pekerjaan di masa itu," ujarnya.

Kamhar mengatakan jauh berbeda dengan keadaan di masa pemerintahan sekarang.

"Rakyat lagi sulit-sulitnya kembali dijejali beban kenaikan harga BBM," ujarnya.

Menurut dia argumentasi tentang pemberantasan mafia migas dengan membubarkan Petral ternyata juga tak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan dibidang energi.

Baca juga: BLT BBM Rp 600 Ribu Disalurkan Lewat 3 Cara, Berikut Langkah Kemensos agar Tepat Sasaran

"Patut diduga hanya ganti casing namun praktek yang sama tetap terjadi," katanya.

Apalagi jika menagih janji kampanye Jokowi yang akan membuat Pertamina menglahkan Petronas.

"Pepesan kosong, malah warga Malaysia bisa membeli Pertamax RON 95 hanya seharga Rp 6.793 per liter, lebih murah dibandingkan dengan harga BBM subsidi Pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan jauh lebih murah lagi jika dibanding produk Pertamina non subsidi yang bahkan kualitasnya lebih rendah Pertamax RON 92 seharga Rp 14.500 per liter," ujarnya.

Belum lagi, kata Kamhar, tumpukan utang pemerintahan sekarang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Jadi sebaiknya Bung Adian lebih cermat dalam membuat pernyataan.  Jika tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tak naik, setidaknya tak membuat pernyataan yang mendesepsi publik," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar Ungkap Alasan Tak Temui Pendemo Tolak BBM Naik Kemarin

Menurut dia pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan.

"Filosofi ini mesti dipahami Bung Adian Napitupulu agar jatidirinya yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan," ujarnya.