Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manuisa (Komnas HAM) menemui Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan yang menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Pertemuan itu dilakukan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, didampingi sejumlah staf dan petugas kepolisian.

Taufan mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait kasus mutilasi di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua.

"Tim Komnas HAM yang dipimpin oleh kepala perwakilan sudah turun ke lapangan, sudah melakukan investigasi walaupun belum selesai,” kata Taufan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Komnas HAM, Bawa 6 Tuntutan

“Malam ini kami mengutus saudara Choirul Anam untuk memperkuat tim yang sekarang sedang bekerja di Papua," ujarnya menambahkan.

Taufan menegaskan Komnas HAM terus mendorong pengusutan kasus mutilasi tersebut.

Ia pun membantah jika Komnas HAM bungkam terkait kasus mutilasi tersebut. Komnas HAM, kata dia, mmengutuk tindakan keji mutilasi terhadap empat warga sipil tersebut.

"Jadi tidak benar kalau kemudian Komnas HAM diam saja terhadap kasus mutilasi ini. Anda bisa cek pernyataan-pernyataan saya, pernyataan saudara Frits dan Komisioner lain. Kami bukan saja mengutuk tindakan yang sangat keji ini tapi bersungguh-sungguh melakukan investigasi," tuturnya.

Taufan meminta dukungan dari para mahasiswa Papua dalam investigasi kasus mutilasi tersebut. Dia menyebut Komnas HAM juga telah berdialog dengan pihak TNI terkait pengusutan kasus tersebut.

"Kalau ada informasi-informasi tambahan dari kawan-kawan nanti yang mungkin kami tidak dapatkan, tim kami mungkin tidak dapatkan tolong dibantu, berikan," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan Komnas HAM belum merasa gembira dengan pengungkapan kasus HAM yang ada.

Dia pun mengajak mahasiswa Papua mengawal proses peradilan pelanggaran HAM di Paniai yang akan digelar dalam bulan ini.

Ia  berharap proses peradilan terkait kasus Paniai akan berjalan lancar.

“Kalau anda tanya apakah kami bahagia? Kami gembira dengan apa yang terjadi sekarang proses peradilan ini? kami katakan, kami belum bahagia karena-terduga pelakunya belum seperti apa yang kita harapkan," ucap Taufan.

"Jadi marilah sama-sama bersama kami mendorong terus peradilan-peradilan hak asasi manusia terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM termasuk terhadap Paniai yang sebentar lagi akan kita dengarkan kita lihat peradilannya," lanjutnya.

Sebelumnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan menggelar aksi unjuk rasa terkait sejumlah kasus kekerasan di tanah Papua.

Aksi ini digelar di depan Kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Dalam aksi ini, massa membawa sejumlah tuntutan terkait penuntasan kasus kekerasan di Papua.

Kordinator aksi Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan Rudy Kogoya mengatakan pihaknya mendesak agar Komnas HAM segera menemui massa.

“Kami Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan bersama dengan keluarga korban mendesak Komnas HAM RI melakukan investigasi atas peristiwa kemanusiaan korban mutilasi warga Nduga di Timika Papua dan korban penyiksaan hingga meninggal dunia di Mappi Papua,” kata Koordinator Aksi Rudy Kogoya kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Berikut tuntutan Massa Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia segera merespon kejadian pembunuhan di luar hukum, terhadap empat orang warga sipil di Mimika Papua membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan semua proses berjalan dengan secara transparan dan akuntabel

2. Mndesak Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memproses enam anggota TNI AD, itu harus diproses dalam peradilan umum, dan diadili melalui proses peradilan yang adil, bebas dan tidak memihak.

3. Mendesak Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk segera turun melakukan investigasi terkait dengan kasus empat korban mutilasi di timika untuk proses pengungkapan kebenaran peristiwa pembunuhan diluar hukum.

4. Mendesak DPR RI untuk melanjutkan reformasi peradilan militer dengan melakukan revisi sistematis atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang notabenenya adalah biang segala bentuk impunitas kejahatan yang dilakukan TNI, langkah tersebut merupakan bentuk dari reformasi akses atas keadilan di Indonesia.

5. Mendesak Pemerintah segera meratifikasi Statuta Roma. Agar semua pelaku pelanggaran HAM berat dapat dihukum secara adil.

6. Mendesak membuka akses jurnalis Nasional dan Internasional ke Papua, agar meliput dengan akurat tanpa hoax.

Pantauan Tribunnews.com, sejumlah massa aksi sudah berada di Komnas Ham sejak sekira pukul 10.00 WIB.

Massa membawa sebuah mobil komando dan berorasi menggunakan pengeras suara dari atas mobil tersebut.

Adapun massa akhirnya membubarkan diri setelah bertemu langsung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Pertemuan mahasiswa Papua dengan Komnas HAM itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB.