Sementara itu, keputusan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi BLT lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu.

Sasaran BLT lebih efektif, meski tetap harus ada perbaikan data penerima.

Sementara subsidi BBM cenderung tidak efektif karena siapapun bisa membeli BBM jenis bersubsidi tanpa harus ada verifikasi data.

Hal ini dikatakan Analis Utama Ekonomi Politik Lab45, Reyhan Noor dalam pernyataannya, Jumat (9/9/2022).

"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas."

"Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," kata Reyhan Noor, dikutip dari Tribunnews.com.

Selanjutnya, kata Reyhan, pemerintah perlu mengawasi harga pangan dan yang lebih krusial memastikan ketersediaan barang.

Sebab, apabila barang tidak tersedia, harga cenderung lebih mudah naik.

"Oleh karena itu, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan," ujar Reyhan.

Waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini, bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023.

Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi.
Penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan."

"Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," ujar Reyhan.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Willy Widianto)