Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan, langkah pemerintah menaikan harga BBM karena subsidi yang diberikan berpotensi membuat APBN jebol adalah sebuah alasan.

Sebab kata Anthony, keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi di masyarakat.

"Saya lihat bahwa alasan-alasan yang dikatakan pemerintah adalah hanya sebagai APBN jebol ini adalah suatu kesalahan mutlak. Tak memperhatikan kondisi sosial masyarakat," kata Anthony saat diskusi bersama Poligov di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/9/2022).

Jika memang, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM untuk keperluan menjaga APBN, maka kata dia, itu tidak berpihak pada kondisi masyarakat.

Padahal menurut Anthony, APBN Indonesia sejauh ini surplus hingga Rp106 Triliun bahkan pendapatan negara itu naik pada 7 bulan ini.

Baca juga: Prediksi Harga Minyak Turun, Said Iqbal Nilai Kenaikan Harga BBM Dipaksakan

"Padahal APBN sampai juni 2022 surplus Rp106 T. Pendapatan negara dengan adanya kenaikan angka komoditas selama 7 bulan itu naik Rp519 T dibandingkan 7 bulan 2021," kata dia.

"Uang ini yang harus dibantu kepda mereka yg terdampak kenaikan harga komoditas ini," sambung Anthony. 

Dirinya lantas mengajak pemerintah untuk membahas soal adanya potensi APBN jebol itu kepada masyarakat dan para ahli serta pengamat.

Sebab kata Anthony, terkait dengan pengelolaan APBN, pemerintah harus menyampaikannya secara transparan.

"Lalu dikatakan APBN akan jebol. Saya tanyakan Apa itu APBN akan jebol? Apa artinya? Sini bicarakan. Ini yang harus kita tuntut transparansi pengelolaan APBN," tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp. 198 Triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. 

Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp. 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Sebanyak 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. 

Padahal, menurut Presiden Jokowi, pemberian subsidi seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Akhirnya pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Dilakukan Untuk Selamatkan APBN

Pengalihan subsidi BBM akan ditujukan pada Bantuan Tunai Langsung BBM sebesar Rp 12,4 Triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Yakni sebesar Rp 150 ribu per bulan mulai September selama empat bulan.

Subsidi upah Rp 9,6 triliun juga diberikan kepada kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Selain itu juga diberikan bantuan 2,17 triliun kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi APBN bisa jebol.  

Terlebih konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan. 

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM terjadi mengingat saat ini terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata 105 dollar AS per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2022 yang hanya 63 dollar AS per barel.

"Besaran kenaikan BBM ini diharapkan masih pada angka moderat, dan masih terjangkau masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat dapat terjaga," kata Wawan.