Tanggapan Mahfud MD soal Data Negara yang Bocor: Belum Ada yang Membahayakan
Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan adanya data negara yang bocor, namun data tidak tergolong rahasia.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Data hasil pembobolannya lalu ditawarkan pada laman tersebut.
Ia tak langsung membeberkan semua data, tetapi untuk membuktikan keasliannya Bjorka membocorkan judul surat dan beberapa sampel.
Di situs breached.to itu, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.
Bjorka mengatakan data berukuran 40 megabyte itu berisi 679.180 dokumen.
Data-data tersebut dirampas per September 2022.
"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut, Sabtu (10/9/2022).
Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019".
BSSN Berkoordinasi dengan Bareskrim, Ambil Langkah Hukum
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengambil langkah hukum terhadap hacker Bjorka.
"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum" kata Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, Sabtu (10/9/2022) dikutip dari Kompas.com.
Lanjut Ariandi mengatakan, BSSN telah menelusuri sejumlah dugaan kebocoran data yang terjadi.
Pihaknya sudah melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan.
Selain itu, BSSN juga melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data.
"Badan Siber dan Sandi Negara telah melakukan penelusuran terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi, serta melakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan. "
"Termasuk dengan penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," tutur Ariandi.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Fahdi Fahlevi)(Kompas.com/Dian Erika)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.