TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya kebocoran data negara yang terjadi belakangan ini.

Mahfud sudah mendapat laporan terkait dengan adanya peretasan data negara tersebut dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi VII saya, terjadi di sini," kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Meski begitu, Mahfud menyebut bahwa dari data negara yang bocor itu, sejauh ini tidak ada dokumen yang bersifat rahasia dan sudah diketahui khalayak umum.

Baca juga: Marak Kebocoran Data, Pakar IT Tekankan Pentingnya Benteng Nasional Berupa Internet Mandiri

"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini. Kan cuma itu aja, ndak ada rahasia negara kalau yang saya baca, dari yang beredar itu," ucapnya.

"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi," sambungnya.

Mahfud juga mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu. Saat ini pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.

"Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini," ungkapnya.

Isu kebocoran data mencuat setelah hacker dengan nama samaran Brjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen.

Data-data tersebut dirampas per September 2022.

Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.

Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Baca juga: Cegah Data Pemilu Diretas, DPR Segera Panggil BSSN, Menkominfo, KPU, dan Tim Siber Polri