Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos).

Langkah ini dilakukan agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang saat ini dalam proses salur, tepat sasaran.

"Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri," kata Risma melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Dirinya mengatakan Kemensos melakukan pembaharuan data secara berkala setiap bulan.

Risma membuat surat keputusan (SK) baru setiap bulanbuntuk memastikan data tetap diperbaharui.

"Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” ucap Risma.

Baca juga: Cara Cek Status Kepesertaan dan Ajukan Diri Jadi Penerima BLT BBM Melalui Aplikasi Cek Bansos

Selain rutin melakukan pembaharuan data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing.

"Daerahlah yang harus melakukan pendataan. Tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat desa atau kelurahan dan perangkat kecamatan," kata Risma.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa.

Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau Kades.

Baca juga: Terbaru! BLT UMKM Rp 1,2 Juta Cair Lagi, Login eform.bri.co.id/bpum 2022 Pakai KTP Buat Cek Penerima

Sehingga lurah atau kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Dengan demikian, Mensos mengharapkan bisa menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT lantaran layak tidaknya target ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. “Kalau daerah mengatakan mereka tidak mampu ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya.

Menurutnya, updating data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).