TRIBUNNEWS.COM - Pasca aksi peretas Bjorka, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan belum ada data rahasia negara yang bocor.

Mahfud MD menyebut, pemerintah akan serius menangani permasalahan pembocoran data ini.

Untuk itu, pemerintah membentuk Satgas perlindungan data agar lebih berhati-hati.

"Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, tetapi publik atau masyarakat juga harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud MD saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Menurut Mahfud MD, data-data yang diklaim dibocorkan oleh Bjorka merupakan informasi umum.

"Ini cuma data-data umum yang sifatnya perihal surat ini surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang bobol," imbuhnya.

Lebih lanjut, Menko Polhukam menyebut, bahwa apa yang dilakukan Bjorka ini menjadi pengingat pemerintah untuk lebih berhati-hati.

Meski belum ada data rahasia negara yang bocor, Mahfud MD memastikan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan data.

"Itu hanya ingin memberi tahu kepada kita menurut persepsi baik kita bahwa kita harus hati-hati kita bisa dibobol dan sebagainya, tetapi sampai saat ini tidak," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

Diketahui, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan aksi peretas Bjorka.

Bjorka mengklaim dirinya berhasil meretas data rahasia sejumlah pejabat negara, termasuk Mahfud MD.

Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data

Pemerintah membentuk tim khusus perlindungan data, imbas dari aksi peretas data Bjorka.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan pemerintah membuat Satgas perlindungan data agar lebih berhati-hati.

"Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati, karena dua hal, pertama mengingatkan kita untuk membangun sistem lebih baik," kata Mahfud MD, Rabu (14/9/2022).

Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam sebulan ke depan.

"Kedua, dalam sebulan ke depan akan ada pengundangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan DPR di tingkat I, berarti tingkat II itu pengesahan di paripurna tidak akan ada pembahasan substansi, itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," ungkapnya.

Sejauh ini, Mahfud MD menegaskan, belum ada data-data negara yang sifatnya rahasia bocor ke publik.

"Data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, tapi kita akan menjadikan ini sebagai pengingat untuk kita lebih baik," tegasnya.

Siber Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Peretasan Data Pemerintah

Diberitakan Tribunnews.com, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turun tangan menelusuri kasus peratasan oleh Bjorka.

Sebagaimana diketahui, nama hacker Bjorka viral setelah membocorkan sejumlah data milik pemerintah Indonesia.

Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, menyatakan penyidik Polri telah masuk ke dalam tim terpadu yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri kebocoran data dari Bjorka.

"Ya, tim Siber Bareskrim sudah masuk dalam tim terpadu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).
Meski begitu, Dedi masih enggan merinci apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas dari Bjorka.

Kasus ini pun masih dalam penanganan tim Siber Bareskrim Polri.

"Nunggu update dari siber," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah jajaran kabinetnya membahas masalah kebocoran data pemerintah yang salah satunya dilakukan oleh peretas Bjorka dalam rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (12/9/2022).

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, data yang beredar merupakan data-data umum bukanlah data spesifik.

“Sebagian data-data yag lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate usai rapat.

Baca juga: Soal Aksi Hacker Bjorka, Mardani Ali Sera: Bisa Jadi Penjahat, Bisa Jadi Pahlawan

Sehingga, menurut Johnny Plate, perlu ada emergency respon atau tanggap darurat untuk mengantisipasi kebocoran data.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Siti Nurjannah Wulandari/Igman Ibrahim, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Data Negara Bocor