Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Expert Panel on ESG & Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia, Stella Septania Farronikka menilai DPR RI membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Terlebih, kata Stella, Ketua DPR RI Puan Maharani terus memimpin para wakil rakyat bekerja membantu mewujudkan SDGs yang saat ini tengah menjadi perhatian dan agenda dunia.

“DPR memiliki peran yang amat krusial dalam upaya dan langkah-langkah Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).

Dalam laporan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), diketahui kemajuan SDGs Indonesia yang paling signifikan ditunjukkan melalui pencapaian kesetaraan gender (SDGs nomor 5) dan pendidikan yang berkualitas (SDGs nomor 4).

"Hasil penelitian ini menemukan nilai pendidikan berkualitas mengalami kemajuan progresif yakni mendapatkan point 46 persen, sementara kesetaraan gender di point 45%," kata dia.

Menurut Stella, tentunya pencapaian dan kemajuan di point SDGs Indonesia ini tidak terlepas dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang ditetapkan minimal 20% dan lahirnya berbagai legislasi yang pro kesetaraan gender beberapa tahun belakangan ini.

Salah satunya, DPR berhasil merealisasikan terbentuknya payung hukum bagi korban-korban kekerasan seksual lewat UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Baca juga: Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Anggota DPR: Berbahaya!

“Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, DPR bersama Pemerintah melahirkan UU TPKS yang sudah bertahun-tahun lamanya dinantikan oleh masyarakat,” sebutnya.

Stella pun mengapresiasi Puan yang menegaskan UU TPKS merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia serius terhadap isu kesetaraan gender.

“Termasuk lewat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang kita harapkan dapat segera terbit, jelas komitmen perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu terhadap kesetaraan gender pun sudah bukan rahasia umum dan tidak perlu diragukan lagi,” sebut Stella.

Temuan INFID dirilis berdasarkan riset menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami situasi dengan cepat. Penelitian diawali dengan survei yang diisi oleh 66 repsonden perwakilan organisasi masyarakat sipil yahg dilakukan pada 15-27 Juli 2022.

Proses kedua yaitu focus group discussion yang dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil dilakukan pada 11 Agustus 2022. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan proses expert review pada 25 Agustus 2022.

Baca juga: PROFIL Said Abdullah, Anggota DPR yang Kepergok Merokok di Pesawat

Dari sisi fungsi pengawasan, kata Stella, DPR diketahui terus melakukan pengawasan terhadap program dan kebijakan Pemerintah terkait pencapaian SDGs.