Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar, Lamhot Sinaga, menilai komunikasi telah lama dilakukan antara Golkar dengan PKS.

Hal tersebut merespons soal masuknya Airlangga sebagai satu dari enam nama tokoh berpotensi di Pilpres 2024 versi PKS dalam Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di Bandung pada 14-15 Agustus 2022 lalu.

“Tetapi seiringnya dengan dinamisnya fluktuasi koalisi ini ya sampai hari ini memang belum ada keterikatan antara Golkar dan PKS,” kata  Lamhot kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Golkar, dikatakan Lamhot, melihat PKS sudah 10 tahun di luar kekuasaan pemerintah. Dia yakin, sebuah parpol tidak ingin berlama-lama di luar pemerintahan.

“PKS kan punya target bahwa pilpres yang akan datang mereka mengusung calon yang menang. Jadi mereka ingin berada di pemerintahan,” katanya.

Atas dasar itulah, dia meyakini, PKS akan bersama dengan Golkar menghadapi Pemilu 2024.

“Dan mungkin juga sekaligus merapat bergabung dengan KIB,” imbuhnya.

Bahkan, dikatakan Lamhot, komunikasi antara Golkar dan PKS bahkan sudah terbangun sebelum terbentuknya KIB. Namun lagi-lagi, belum ada komitmen antara satu dan lainnya.

“Kan pada waktu KIB belum terbentuk, PKS dengan Golkar sudah lama membangun komunikasi,” tegas dia lagi.

Soal kedekatan PKS dengan poros NasDem dan Demokrat, hal itu tak menjadi masalah.

Hingga saat ini, KIB memang belum membahas capres dan cawapres, meskipun Golkar telah mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai Capres.

Baca juga: PKS Bangun Komunikasi Intens dengan Golkar, Sinyal Gabung KIB ?

Adapun poros lain sudah menggadang sejumlah nama untuk menjadi capres. NasDem misalnya dengan Anies Baswedan, atau Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Itu yang membuat awalnya komunikasi dengan PKS mentok. Karena punya jagoan capres masing-masing. Memang pada saat itu komunikasi antara PKS dengan Golkar agak terkendala ya, tapi dalam konteks KIB, Golkar kita tidak memaksakan walaupun di internal Golkar bulat ya. Namun, kami punya kesepakatan bahwa tahapan itu akan kita bahas di akhir,” ujar dia.

“Demokrat masih memaksakan AHY, ya sementara PKS dan NasDem juga sudah punya pasangan masing-masing. Itulah kelemahan kalau parpol selalu mematok pasangan capresnya,” pungkas dia.