TRIBUNNEWS.COM - Direktur Papua Anti-Corruption Investigation Anthon Raharusun meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dapat segera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anthon juga berharap, Lukas Enembe dapat kooperatif menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi.

Lukas Enembe, kata Anthon, harus berani bertanggung jawab jika memang benar melakukan tindak pidana itu.

Namun jika pihaknya tetap menampik tudingan tersebut, maka diharapkan Lukas Enembe dapat segera membuktikannya.

Jika tidak segera mendatangi KPK, dikhawatirkan tudingan terhadap dirinya itu semakin bergulir.

"Pak Lukas perlu dimintai keterangan oleh KPK."

Baca juga: KPK Pernah Sebut Bisa Setop Kasus Lukas Enembe, ICW: Berlebihan dan Diskriminatif

"Sehingga bisa membuka (menepis) tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada beliau."

"Kalau Pak Lukas tidak bisa diperiksa, maka ini tudingan itu akan semakin bergulir."

"Oleh karena itu apa yang dilakukan KPK ini (bertujuan) untuk bagaimana membuktikan bahwa memang aliran dana (yang digunakan Lukas Enembe untu kebutuhan pribadi) itu bukan berasal dari APBD."

"Termasuk (membuktikan aliran dana) yang juga lari ke Kasino, pembelian jam tangan dan lain sebagainya," tegas Anthon dikutip dari Kompas Tv, Senin (26/9/2022).

Tak hanya Anthon, Tokoh Pemuda Papua Martinus Kasuay juga sepakat bahwa proses hukum kasus korupsi Lukas Enembe, harus terus berjalan.

Baca juga: Hobi Judi Lukas Enembe Diungkap MAKI, Kerap Ajukan Izin Berobat Demi Judi di Luar Negeri

Menurut Martinus, sudah sewajarnya siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe ini, kata Martinus, merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi ataupun kriminalisasi.

"Kasusnya murni kaitannya dengan hukum," kata Martinus saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (25/9/2022).

Menurut Martinus, di negara ini tidak ada masyarakat yang kebal hukum, meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan sekalipun.

Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua ini harus diperiksa secara menyeluruh.

Apabila ditemukan kesalahan, mereka yang terlibat wajib mendapatkan hukuman.

Baca juga: Tambang Emas Milik Gubernur Papua Lukas Enembe di Kabupaten Tolikara Ternyata Belum Memiliki Izin

Sementara jika terbukti tidak bersalah, maka mereka akan dibebaskan.

Martinus mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk mengerti bahwa semua ini adalah proses hukum.

"Penegakan hukum kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe harus dituntaskan karena Indonesia merupakan negara hukum," tegas Martinus.

Pemuda Adat Papua Desak Lukas Enembe Kooperatif

Desakan juga muncul dari Pemuda Adat Papua, Lukas Enembe diminta Ketua Pemuda Adat Papua,  Jan Christian Arebo, untuk kooperatif mendatangi KPK.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi oelh kelompok tertentu, termasuk kelompok yang membela Lukas Enembe.

Bagi Arebo, semua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka harus mau diperiksa.

Jika memang tidak bersalah, Lukas Enembe pun juga perlu membuktikannya kepada KPK.

"Mau dia itu Bupati, mau dia itu Wali Kota, mau itu dia Gubernur atau Presiden sekalipun, kalau sudah tersangka dalam kasus hukum ya harus diproses, tidak ada pandang bulu."

"Saya juga meminta dan menghimbau kepada masyarakat Papua untuk tidak ikut terlalu terbawa provikasi kelompok-kelompok tertentu."

Baca juga: Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

"Ini sudah ranahnya KPK jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok yang coba menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, biarlah KPK berjalan."

"Kalau Bapak Gubernur ditetapkan jadi tersangka, kalau dia bersalah ya dia punya kewajiban untuk membuktikan dia tidak bersalah dan dia harus datang sendiri ke KPK," tegas Arebo dikutip dari Kompas Tv.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)