"Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan."

"Pemerintah sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lain-lain."

"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya, KPK juga berkinerja lumayan, tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA," ujar Mahfud.

Baca juga: Layangkan Uji Materiil ke MK, Feri Amsari Minta Majelis Hakim Hapus Satu Frasa di UU Pengadilan HAM

"Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif," jelas Mahfud.

Kasus Sudrajat Dimyati ini membuat pemerintah sadara harus mencari formula reformasi di bidang hukum.

"Maka Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia."

"Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen," lanjut Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud akan segera berkordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk merumuskan formula reformasi yang baru.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Syakirun Ni'am)