Itu kemudian diatur di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai revisi UU Nomor 1 tahun 2015 yang menyebut dengan jelas seorang kepala daerah dua periode, dia tidak boleh maju sebagai kepala daerah maupun calon wakil. 

Itu yang menjelaskan menurut saya dalam satu rezim ketatanegaraan, ada semangat dan ada logika yang sama harusnya kita gunakan. 

Masa kemudian logika itu ada di level eksekutif daerah tapi kita khususkan untuk logika di level eksekutif negara hanya karena belum ada turunan Pasal 7 UUD 1945.

Saya pikir dari etika dan semangat serta bagaimana kita belajar mengenai undang-undang yang lain termasuk tidak ada ruang jadi pilihan untuk kita.

Untuk survei memang belum ada pertanyaan lebih lanjut yah.

Tapi ada temuan linier lain yah yang memperlihatkan bahwa masuk akal masyarakat dan responden akan menolak mengenai ide Prabowo-Jokowi ini.

Yang pertama pertanyaan terbuka siapa yang akan anda pilih jika pemilu diadakan saat ini?

Pemilu kemarin orang masih memilih Jokowi.

Namun sekarang Jokowi sudah jauh angkanya, sudah kalah dengan Ganjar, sudah kalah dari Pak Prabowo, dan sudah kalah dengan Anies. 

Artinya keinginan masyarakat untuk melihat Pak Jokowi di level eksekutif negara menurut saya memang sudah memudar.

Itu seiring dengan sebuah kesadaran, secinta apapun saya dengan Jokowi tetapi adalah risiko besar ketika kita melangkahi konstitusi atau kode etik dari tata negara yang kita miliki.

Andai kata pendukung Jokowi masih menginginkan tapi sudah dikatakan tadi bahwa jadi Wakil Presiden itu adalah ban cadangan ketika kita bicara dalam sistem presidensial. 

Karena dia hanya bisa menerima pendelegasian tugas yang subjektif berdasarkan keinginan presiden.

Katakanlah bila tidak dibagi apapun tugas juga boleh-boleh saja. Itu hak institusi Kepresidenan RI.