TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengomentari kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Hingga kini Lukas Enembe tak kunjung memenuhi penggilan KPK.

Padahal KPK telah resmi menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Papua dan gratifikasi.

Moeldoko menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang menyeret Lukas Enembe ini adalah persoalan hukum murni dan tidak ada unsur politik.

Tak hanya itu, Moeldoko juga menyebut bahwa siapapun harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa terkecuali.

"Persoalan ini persoalan hukum murni, tidak ada persoalan politik. Siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tidak ada pengecualian," kata Moeldoko dalam tayangan Live Breaking News Kompas TV, Kamis (29/9/2022).

Diketahui, Lukas Enembe tak kunjung memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi ini karena kondisi kesehatannya yang masih sakit.

Baca juga: Lukas Enembe Tersangka, AHY Minta Kadernya di Papua untuk Tenang dan Jaga Kondusifitas 

Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe juga menyebut jika ada masyarakat yang berjaga di sekitar rumah Gubernur Papua itu untuk mencegahnya memenuhi panggilan KPK.

Menanggapi hal itu, Moeldoko pun menawarkan untuk mengerahkan TNI demi mengurus masyarakat pendukung Lukas Enembe.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat atau dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan," ungkap Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko menuturkan, jika selama ini baik pemerintah maupun Presiden Jokowi telah menggelontorkan banyak uang untuk Papua.

Baca juga: Komnas HAM Benarkan Lukas Enembe Sakit, Bantu Komunikasikan ke KPK, tapi Tak Ingin Campuri Perkara

Hal itu dilakukan demi terciptanya kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan di Papua.

Sehingga Moeldoko tidak ingin uang tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua."