TRIBUNNEWS.COM - Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2022 saat ini tengah dibahas oleh pemerintah.

Namun pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) belum dapat memastikan terkait pencairan BPUM 2022 ini.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengatakan BPUM 2022 sudah mulai dibahas akan tetapi belum bisa diputuskan.

"Kita belum memutuskan BPUM ada atau tidak, kita lihat nanti kondisi APBN kita. Bukan berarti (BPUM) belum dibahas, dibahas ya sudah," ungkap Yulius pada Minggu (2/10/2022), kepada Kompas.com.

Seperti yang sudah dketahui, pemerintah saat ini tengah menyalurkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Hasil pantauan Tribunnews.com, belum ada info resmi terkait BPUM 2022 ini pada laman Kemenkopukm dan akun Instagram @kemenkopukm.

Baca juga: Pekerja Penerima PKH, BPUM, Kartu Prakerja Tidak Mendapatkan BSU 2022 Rp 600.000

Perlu diketahui, pada 2021 pemerintah sempat menyalurkan BPUM 2021 dengan total anggaran Rp 15,36 triliun.

Dikutip dari laman Kemenkopukm, BPUM 21 disalurkan pemerintah kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro di Indonesia.

Apabila merujuk pada penyaluran BPUM tahun lalu, berikut syarat dan cara daftarnya:

Syarat Penerima BPUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Memiliki KTP Elektronik;

3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;

4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD;

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR;

6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Baca juga: CEK Penerima BLT UMKM Rp 600 Ribu Tahun 2022, Akses di eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id

Cara Daftar BPUM

Seperti tahun lalu, calon penerima BPUM dapat melengkapi data usulan kepada pengusul.

Dalam hal ini pengusul yakni Dinas Koperasi dan UKM setempat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

2. Nomor Kartu Keluarga (KK);

3. Nama lengkap;

4. Alamat tempat tinggal sesuai KTP;

5. Bidang usaha;

6. Nomor telepon.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma, Nadya)