TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penegakan disiplin partai berlaku bagi seluruh anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Sabang sampai Merauke, tanpa pengecualian.

Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai yang kini bertugas sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Penegasan ini dikemukakan Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022),

Politisi senior PDIP ini menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal dicalonkan dan dideklarasikan pencalonannya sebagai bakal calon presiden RI.

“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Konggres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarnoputri,” tegas Komarudin Watubun.

Baca juga: PDIP Merespons Pernyataan Ganjar Pranowo Siap untuk Bangsa dan Negara: Semua Kader juga Siap

Watubun juga menyebutkan sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar Pranowo untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, menurut Watubun tidak ada pelanggaran disiplin organisasi.

"Mari kita simak, pernyataan Mas Ganjar ketika diwawancarai secara ekslusif oleh stasiun televisi BTV tanggal 18 Oktober 2022," ujarnya.

"Pewawancara bertanya, ‘jadi kapan (Mas Ganjar) dideklarasikan sebagi calon Presiden?’ 

Mas Ganjar menjawab, ‘Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai-partai cukup percaya dengan saya?

Tapi Pak Ganjar siap?

Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap?

Kemudian Mas Ganjar juga menjelaskan posisinya sebagai anggota partai yang harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara’.

Wakatubun mengatakan kalau  menyimak dengan cermat wawancara tersebut, maka tidak ada pelanggaran organisasi.

"Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," ujar dia.

Dijelaskan kalau memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemberitaan media, maka tak hanya Mas Ganjar, pernyataan media atau jawaban kader-kader PDI Perjuangan sangat berdisiplin dalam menjaga dan menghormati keputusan Konggres V.

“Sebagai contoh coba kita simak perrnyataan Ketua DPR RI, Mbak Puan sebagaimana diberitakan Kompas tanggal 23 September 2022. Mbak Puan mengatakan, ‘kalau ada yang mau saya jadi Presiden, ya Alhamdulilah. Tetapi mekanisme dan wewenang pencalonan ada di tangan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," ujarnya.

Oleh karena itu kepada seluruh kader PDI Perjuangan, Watubun mengajak untuk tetap berdisiplin dalam mengawal keputusan-keputusan partai dan menunggu saatnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri memutuskan yang terbaik bagi Indoesia ke depan.