Hasto: Dewan Kolonel Tak Dikenal dalam AD/ART PDIP, Semua Harus Mengikuti Disiplin Partai
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya, sehingga harus ditegakan disiplin.
“Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum Jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres,” kata Hasto sata ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta, Minggu (23/10/2022).
Diketahui, Dewan Kolonel merupakan kelompok bentukan para anggota Fraksi PDIP di DPR RI yang mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres).
Hasto menyatakan, ini berlaku tak hanya bagi Dewan Kolonel tapi juga bagi politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy.
“Jadi semua tegak lurus displin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres, itu kewenangan dari ketum, sebagai partai akan menegakkan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa terkecuali,” jelasnya.
Ia juga tak ingat persis soal tanggal terhadap teguran yang diberikan DPP PDIP kepada anggota Dewan Kolonel. Namun secara jelas, partai menegakkan displin kepada semua pihak.
“Saya tak ingat persis tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangsel, saat itu Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu,” jelas Hasto.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024.
Baca juga: Ketua DPP PDI Perjuangan Beri Teguran Keras ke Dewan Kolonel, Ini Alasannya
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pun membenarkan soal surat teguran yang dilayangkan kepada 'Dewan Kolonel' tersebut.
Komarudin juga menyebut, jika surat teguran tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PDIP sejak 5 Oktober 2022, lalu.
"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).
Komarudin juga mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Namun, dirinya tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.
Baca juga: Hendrawan Supratikno Respons Teguran DPP PDIP Soal Dewan Kolonel
"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," terangnya.