Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumapow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Mahfud MD sempat mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang.

Ubed melihat adanya politik uang tidak lepas disebabkan oleh undang-undang yang disusun oleh para pemangku kepentingan dalam menyambut pemilu.

Pemangku kepentingan ini, lanjut Ubed, ialah para politisi termasuk Mahfud yang berada di dalam lingkaran pemerintah. 

"Yang salah politisi, termasuk Pak Mahfud, ya mereka yang menyusun, yang menyusun undang-undang politik siapa," ujar Ubed, Minggu (23/10/2022). 

"Undang-undang pemilu siapa yang ngasih syarat 20 persen presidential threshold? Yang sistem pemilunya liberal, ultra liberal itu siapa, mereka yang buat. Jadi jangan nyalahin rakyat," tambahnya. 

Lebih lanjut, mahalnya biaya politik ini disebabkan oleh sistem liberal one man one value. Ubed melihat dalam satu partai ada banyak caleg dan menurutnya setiap caleg yang berkompetisi harus mengeluarkan biaya. 

"Ada satu partai calegnya banyak dan setiap caleg berebut masing-masing, setiap caleg harus keluarin uang. Itu liberal, itu kompetisi yang liberalistik, tidak kolektifisme. Pancasila kan kolektifisme," jelasnya.

Baca juga: Politisi Demokrat: Terlalu Dini Jika Prediksi Pemilu 2024 Tidak Substantif Karena Politik Uang

Ubed juga menambahkan, pemerintah harus turut memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak menerima politik uang.

"Edukasi rakyat dong bahwa sudah waktunya bahwa rakyat didik untuk tidak menerima money politics," tegasnya. 

Diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang.

Hal ini ia sampaikan dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022 lalu.

Dalam sesi wawancara itu, Mahfud mencontohkan teori yang dikemukakan oleh Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono.

“Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli lah," kata Mahfud.

Namun, menurut Mahfud ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia yakin Pemilu ke depan bakal semakin baik.

Baca juga: Antisipasi Politik Uang Pemilu 2024, Bawaslu Siapkan Ranah Pencegahan dan Pengawasan

“Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.