Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe dikabarkan sakit sehingga tak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada hilangnya fokus Pemerintah Provinsi Papua terkait pelayanan di Bumi Cenderawasih.

Eks KASAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Alex Makabori mengingatkan pemerintah pusat untuk tak cuma fokus pada kesehatan Lukas Enembe dan mengabaikan urusan pembangunan di tanah Papua.

Ia bahkan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat seorang caretaker atau pejabat sementara menggantikan Lukas Enembe agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Alex dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: KPK Telah Periksa 50 Saksi Ungkap Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe

Lebih lanjut, terkait pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua, Alex meminta sang Gubernur untuk bersikap kesatria sebagaimana dirinya.

Alex diketahui sempat bergabung dengan OPM dan mengingkari NKRI. Ia mengaku bersalah dan menerima hukumannya di penjara hingga bebas.

Menurutnya predikat baru Lukas Enembe sebagai kepala suku besar sama sekali tak berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan. Sebab di mata hukum, semua orang sama kedudukannya.

“Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur,” tutup dia.