Menko Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Sherpa Track berharap, Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global.

“Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat.

Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.

Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian. "Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi.  Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media social, maupun bisnis. 

Kolaborasi Jaringan Kesehatan Global

Arsitektur kesehatan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Sesi Pertama Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo, Senin (11/07). Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada perekonomian banyak negara. Selain itu, dampak ketegangan geopolitik juga telah mempengaruhi ketahanan pangan global, karena secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan harga jika distribusi bahan pangan terhambat.

Pandemi Covid-19 dan konflik antar negara (yang terkini adalah Rusia dan Ukraina) juga berdampak besar pada sektor pariwisata. Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pariwisata sekitar US$14 miliar secara global pada 2022. Menyadari tantangan yang semakin berat, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong penguatan ketahanan kesehatan global untuk memastikan G20 akan berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap krisis.

Pada sektor kesehatan telah disampaikan sejumlah hasil bahasan mengenai inisiatif G20 pada Presidensi Indonesia yakni Financial Intermediary Fund dan Finance Health Platform sebagai sarana pendanaan agenda kesehatan global pasca krisis pandemi. Adapun dibahas mengenai pentingnya sentralitas dan kepemimpinan WHO, serta komitmen negara-negara di dunia terhadap prinsip-prinsip kesehatan yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pembahasan kesiapsiagaan merespon pandemi ini mulai diangkat dalam Presidensi G20 di Roma Italia. Salah satunya dengan membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) dalam rangka mendukung tata kelola kesehatan global.

Menurut Menkeu, sebagian besar negara anggota G20 memberikan dukungan kuat bahwa WHO perlu diperkuat dalam hal efektivitas, kredibilitas, serta sumber daya yang lebih memadai. Terlebih jika terkait dengan pandemi atau juga perubahan iklim, dunia dihadapkan pada kesenjangan antara isu yang perlu ditangani disandingkan dengan ketidakseimbangan tata kelola atau sumber daya masing-masing negara yang menciptakan respon berbeda.

“Khususnya dalam pandemi, kita melihat WHO sebagai tata kelola atau otoritas kesehatan global perlu dibenahi dan kemudian G20 sebagai forum utama ekonomi global memutuskan bahwa kita perlu mendukung melalui pembentukan dari FIF ini,” jelas Menkeu.

FIF telah didirikan di bawah World Bank sebagai wali amanat. Saat ini FIF telah memiliki 15 kontributor yakni 12 kontributor berasal dari anggota G20 dan 3 filantropi internasional dengan dana yang terkumpul mencapai USD1,373 miliar.

“Kami sekarang tidak membahas apakah kami membutuhkan FIF, tetapi kami berbicara tentang apa yang akan menjadi tata kelola agar kami dapat menggunakan dana USD1,373 miliar dalam hal bagaimana kami akan memperkuat respon kesiapsiagaan pandemi terutama di negara berkembang,” pungkas Menkeu.