Laporan Reporter Tribunnews.com,  Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan bahwa gaya politik Presiden Jokowi bukan menambah lawan, tetapi justru sebaliknya.

"Jadi, style Pak Jokowi kan bukan nambah lawan, tapi nambah kawan, sering ditinggalkan bahkan," kata Faldo dalam Adu Perspektif 'Siapa Sembrono Deklarasi Capres', dilihat Selasa (25/10/2022).

Hal tersebut merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa NasDem tak akan mundur dari koalisi, kecuali dimundurkan.

Menurut Faldo, pernyataan Surya tersebut tidak mencerminkan sikap politik Jokowi yang selama ini justru merangkul lawan-lawan politiknya.

"Memundurkan ini kan beda nih. NasDem kan mengerti style politik Pak Jokowi, nah apakah dengan perbedaan selera ini membuat NasDem berbeda nih dengan style Presiden," kata Faldo.

Baca juga: NasDem Sebut Ada Pertemuan Khusus Usai Pernyataan Jokowi Jangan Sembrono Pilih Capres

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada alasan kader-kadernya mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini.

Menurut Suya Paloh, pemerintaah saat ini sudah baik dan memiliki sejumlah keberhasilan.

Oleh karenanya, tidak alasan bagi kader Nasdem mundur dari jajaran kabinet. Kecuali, diminta mundur

"Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur (dari kabinet) kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).

Harapan kita berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dua tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy. Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem," katanya lagi.

Surya Paloh lantas menanggapi soal isu perombakan kabinet atau reshuffle usai pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, urusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak Presiden Joko Widodo yang harus dihargai.

"Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogatif beliau itu yang kita tahu. Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu," ujarnya.