Sidang Korupsi Alih Fungsi Lahan, Saksi Akui PT Duta Palma Rutin Bayar Pajak
Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu, Arief Fadillah, mengakui sebanyak lima anak perusahaan PT Duta Palma Group rutin membayar pajak daerah.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Arief Fadillah, mengakui sebanyak lima anak perusahaan PT Duta Palma Group rutin membayar pajak daerah.
Pajak yang dibayarkan lima perusahaan tersebut yakni, retribusi izin gangguan dan pajak penerangan jalan non-PLN.
Demikian diakui Arief saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait alih fungsi lahan di Indragiri Hulu, Riau, dengan terdakwa mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng.
Arief hadir langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Berdasarkan sistem yang ada di Bapenda, bahwa untuk lima perusahaan ini membayar wajib pajak salah satunya retribusi izin gangguan, kedua pajak penerangan jalan," kata Arief kepada majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/10/2022).
Baca juga: Sidang Surya Darmadi: Duta Palma Group Kantongi 3 HGU Kebun Kelapa Sawit di Indragiri Hulu
Arief menjelaskan, PT Duta Palma Group memang hanya diwajibkan untuk membayar dua jenis pajak di daerah.
Kedua jenis pajak di daerah tersebut yakni, retribusi izin gangguan dan pajak penerangan jalan non-PLN.
"Hanya dua itu pak. Izin yang mulia untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak jadi kewenangan daerah. Berdasarkan aturan, PBB kewenangan direktorat jenderal pajak," bebernya.
Hakim kemudian menggali lebih lanjut keterangan Arief Fadillah soal pajak perkebunan sawit yang dikelola oleh PT Duta Palma Group.
Baca juga: Kuasa Hukum Surya Darmadi Sebut Dakwaan Jaksa Dibuat Terburu-buru: Belum Saatnya Dibawa ke Sidang
Namun, Arief menjelaskan bahwa itu bukan urusannya, melainkan kewenangan pemerintah pusat.
"Berdasarkan UU ada 11 pajak daerah salah satunya pajak penerangan jalan non-PLN, satu lagi retribusi izin gangguan hanya dua itu yang mulia sesuai dengan kewenangan badan pendapatan daerah," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, mengatakan penjelasan dan kesaksian petugas Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu sangat tegas bahwa grup dari Duta Palma sudah melaksanakan kewajiban bayar pajak sesuai dengan ketentuan.
Hal itu, membuktikan juga bahwa Duta Palma mengantongi izin-izin yang sahih.
