Deklarasi Anies Baswedan dan Penunjukan Heru Budi, Pengamat : 'Bisa Jadi Bibit Politik Identitas'
Menurut Ari Nurcahyo penunjukan keduanya seakan membuat publik kembali mengulangi lagi pilkada DKI dan seolah publik kembali mengulangi Pilkada DKI
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebutkan deklarasi capres Anies Baswedan dan penunjukan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bisa menjadi bibit-bibit melahirkan pembelahan politik identitas.
Menurut Ari penunjukan keduanya seakan membuat publik kembali mengulangi lagi pilkada DKI.
"Jokowi memilih PJ pengganti Anies Baswedan yakni Budi Hartono.
Kemudian Budi Hartono mengesankan gimik-gimik antitesa Anies Baswedan," kata Ari kepada Tribunnews di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022).
Ari mencontohkan Budi Hartono mengganti orang-orangnya Anies Baswedan.
Baca juga: Profil Dirut PT MRT Jakarta Mohamad Aprindy, Baru Dilantik Anies Baswedan Tapi Dicopot Heru Budi
Kemudian layanan pengaduan warga yang dulu ada di masa Jokowi-Ahok dihidupkan kembali.
"Ini bisa jadi bibit-bibit pembelahan yang bisa melahirkan politik identitas.
Hal itu karena masyarakat Jakarta seperti mengulangi lagi masa Pilkada DKI, bahwa Heru ini orangnya Jokowi-Ahok dan Anies Baswedan itu kontra Ahok," ungkapnya.
Menurut Ari praktik tersebut dalam berpolitik sah-sah saja tetapi ada luka bagaimana sejarah pilkada DKI pernah memiliki kontroversi politik identitas.
"Secara normatif Heru meneruskan programnya Anies Baswedan tetapi dalam beberapa hal dia melakukan posisi politik seakan antitesa Anies Baswedan," kata Ari.
