TRIBUNNEWS.COM - Eks Wakaden B Biropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rachman Arifin mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jumat (28/10/2022).

Pihaknya meminta hakim untuk menolak dakwaan terhadap dirinya dan dibebaskan dari tahanan. 

Dalam hal ini, kuasa hukum Arif Rachman, Marcella Santoso, mempertanyakan objek yang dipermasalahkan di persidangan.

"Mungkin masyarakat juga masih rancu dan banyak presepsi, sebenarnya objek yang dipermasalahkan dalam surat dakwaan ini apa?" 

"Ini adalah salinan atau copy , DVR CCTV di komplek, bukan dalam rumah, jadi tidak ada di CCTV itu siapa yang membunuh, tembak-menembak, itu tidak ada," kata Marcella, Jumat (28/10/2022) dikutip dari tayangan KompasTv. 

Pihaknya menyebut, berkas salinan tak bisa menjadi alat bukti di persidangan pidana.

Baca juga: Eksepsi AKBP Arif Rachman: Akui Soal Folder Pelecehan Putri Candrawathi tapi Tak Tahu Peristiwanya

"Jadi objek ini adalah salinan," kata Marcella. 

"Dan yang dipermasalahakan disini yang dimintakan pertanggungjawaban pada Arif Rachman itu adalah salinan atau copy, DVR aslinya ada di Polres Jakarta Selatan," lanjutnya. 

Marcella menjelaskan bahwa ada aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebut objek yang bisa diperkarakan adalah objek yang orisinal.

Atas dasar tersebut, pihaknya mengklaim objek dakwaan JPU terhadap kliennya dinilai rancu. 

"Pokok eksepsi kami, apakah bisa sebuah salinan itu langsung dihadapkan di persidangan menjadi alat bukti?" 

"Dalam Pasal 6 UU ITE itu diatur harus bisa dijamin otentisitasnya" ucap Marcella.

Kuasa Hukum Minta Arif Rachman Dibebaskan

Terdakwa perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) kasus kematian Brigadir Yosua ini meminta hakim untuk mengabulkan eksepsi dan membebaskannya dari dakwaan.