Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mengapresiasi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya kepada Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas.

Koalisi dinilai berperan aktif dalam penyusunan Ranperda ini, sehingga pelaksanaan Perda ini dapat terimplementasikan dengan baik sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas.

Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Makmur Marbun mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengawal dan beperan aktif terhadap setiap kebijakan baik yang disusun oleh Pemerintah Daerah sehingga seluruh kebijakan yang ada dapat implementatif sesuai kebutuhan.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat atas terbitnya Perda tersebut.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Lantik Dirjen Bina Pemdes dan Kepala BSKDN Kemendagri 

"Hal ini juga tidak lepas dari kerja keras dan peran aktif stakeholder yang terlibat khususnya dalam penyusunan Perda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini. Saya berharap Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan sebagaimana diamanatkan dalam Perda ini," kata Makmur dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Rabu (2/11/2022).

Makmur menyampaikan, sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah berupa fasilitasi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa fasilitasi dilakukan salah satunya menciptakan keselarasan antara produk hukum yang ada di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksanaannya. Rancangan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya terkait tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Kemendagri: Pembangunan Jakarta Harus Berlanjut Meski Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Timur

Selain menyeleraskan Ranperda Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, proses fasilitasi yang dilakukan juga memerhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

"Sebagai salah satu contoh adalah penyediaan layanan harian (daycare) yang dikoordinir oleh masing-masing kota/kabupaten administratif dan tidak terbatas pada satu layanan, namun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas berdasarkan wilayah administratif masing-masing," ujar Makmur.

Hal ini menjadi satu materi muatan lokal yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana amanat Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Willy Widianto)