Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga suhu bumi tetap dibawah 1,5-2 derajat berdasarkan penetapan Agenda Perubahan Iklim 2030 lewat pengumpulan capaian NDC yang terbaru. 

Saat ini, pemerintah meningkatkan capaian NDC dari 29 persen ke 31,89 lewat upaya sendiri, dan 43 persen meningkat dari 41 persen atas bantuan asing.

Hal ini sebagaimana dikutip dari laman website (menlhk.go.id) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).

Komitmen ini juga tertuang didalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan lewat model bisnis pemanfaatan multisaha kehutanan. 

Dalam upaya mendukung pemerintah Indonesia menuju Indonesia FOLU Net Sink Tropical Forest Alliance (TFA), bagian dari World Economic Forum yang juga diwadahi oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mendorong tercapainya rantai pasok yang bebas deforestasi lewat pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif. 

Bersama Kadin Indonesia, TFA mendukung kerja sama mewujudkan platform komunikasi, sharing informasi, konsultasi serta advokasi praktek baik para pihak, yang bekerja sama dengan Kementerian Penanaman Modal dalam mendukung investasi yang berkelanjutan. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda iklim lewat investasi yang berkelanjutan, TFA dan The Investors Policy Dialogue on Deforestation (IPDD) serta KADIN menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) yang mana TFA diwakili Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sebagai entitas Tropical Forest Alliance (TFA) di Asia Tenggara. 

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendukung tercapainya agenda iklim FOLU Net Sink 2030 lewat pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif. 

Kadin Indonesia melalui platform Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menjadi salah satu hub yang memfasilitasi dialog kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengembangan model usaha multiusaha kehutanan, pengembangan fasilitas keuangan yang berbasis prinsip Environment, Social, and Governance (ESG). 

Penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut diikuti sesi diskusi. 

Baca juga: Musra IV di Sumsel: Prabowo dan Ganjar Capres Teratas, Ketum Kadin Muncul di Posisi Cawapres

Silverius Oscar Unggul selaku Deputy General Chairperson for Environment and Forestry KADIN Indonesia mengatakan bahwa multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai jalan baru terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dengan mengedepankan upaya transformasi usaha kehutanan menjadi multiusaha kehutanan, sebagai solusi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

"Istilah regenerative berbeda dengan degenerative. Degenerative merupakan upaya mengembalikan lahan yang rusak menjadi baik dan berlanjut, sedangkan regenerative tidak hanya bicara soal perbaikan fungsi lahan tapi juga memberikan nilai tambah usaha bagi lingkungan, sosial, dan budaya," kata dia dalam siaran pers, Kamis (3/11/2022).

Sementara, Rukmantara selaku Project Manager RFBSH turut menambahkan bahwa regenerative forest business menjadi upaya transformasi bisnis timber-based menjadi multi product-based forest management.