Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas pengakuan Aiptu Ismail Bolong.

Dalam video yang beredar Ismail Bolong mengungkap dugaan uang koordinasi terkait kegiatan penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

Menurut Didik, pengakuan tersebut tantangan bagi Kapolri untuk bersih-bersih internal.

“Apapun dan seperti apapun isi Video Ismail Bolong, layak untuk ditindaklajuti oleh aparat Kepolisian. Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan oleh Kapolri,” kata Didik kepada wartawan, Senin (7/11/2022).

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menilai berbagai rangkaian kejadian yang melibatkan Kepolisian belakangan ini, termasuk Video Ismail Bolong harus menjadi keseriusan Kapolri untuk terus melakukan reformasi, pembenahan dan perbaikan.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Video Ismail Bolong Terkait Mafia Tambang Dibuka Transparan 

Saatnya, kata dia, Kapolri melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan akut dan fundamental dalam pembenahan dan perbaikan Polri, agar tidak berulang terus potensi penyimpangan dan a buse of power di tubuh Polri.

“Perbaikan yang dilakukan harus nyata, utuh, terintegrasi dan berkesinambungan. Tertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan. Bagaimana mungkin Polisi bisa menegakkan hukum setegak-tegakknya dan seadil-adilnya jika aparatnya terindikasi korup?” ujar dia.

Tentu, kata Didik, Komisi III DPR sebagai mitra kerja berharap Kapolri segera menindaklanjutinya.

Apalagi, lanjut dia, subtansinya menyangkut integritas, profesionalitas dan akuntabilitas anggota dan institusi Kepolisian sebagai penegak hukum.

Baca juga: Cabut Soal Setoran Rp 6 Miliar ke Kabareskrim, Ismail Bolong Mengaku Brigjen Hendra Mengintimidasi

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka bisa berpotensi menimbulkan spekulasi yang liar yang bisa mempengaruhi soliditas anggota dan pimpinan Polri. Demikian juga bisa berpotensi mengoyak keadilan publik. Idealnya, jika Polri akan melakukan pemeriksaan maka meminta keterangan, klarifikasi dan konfirmasi seluruh pihak yang terkait ya harus dilakukan termasuk konfrontir,” katanya.

Video Ismail Bolong sempat beredar di media sosial.

Awalnya, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tiap bulannya.

“Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya," kata Ismail Bolong dalam videonya.

Baca juga: Ismail Bolong Heran Videonya yang Beredar Dikaitkan dengan Kasus Ferdy Sambo: Direkam Februari