Boni Hargens Sebut Ada Orang Kaya yang Domplengi Kegiatan Keagamaan Untuk Kepentingan Politik
ada sekelompok orang kuat dan pembisnis kaya yang bakal mendomplengi isu agama untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politik identitas diperkirakan masih menjadi ancaman dalam kontestasi Pemilu 2024.
Bahkan, ada orang konglomerat yang disebut bakal mendomplengi isu itu untuk kepentingan politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.
Menurutnya, ada sekelompok orang kuat dan pebisnis kaya yang bakal mendomplengi isu agama untuk kepentingan politik.
"Sampai hari ini kami yakin bahwa ada simbiosisme yang tidak bisa dilihat publik tapi real antara kelompok orang kuat dalam politik atau oligarki ini atau orang yang kuat karena punya uang banyak dan bisnis dengan gerakan keagamaan. Mereka ini sebetulnya mendomplengi gerakan keagamaan untuk kepentingan politik praktis. Ini akan berbahaya," kata Boni dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (12/11/2022).
Namun begitu, Boni enggan merinci soal pihak yang disebut akan mendomplengi isi keagamaan untuk kepentingan politik.
Hanya saja, kata dia, hal itu merupakan pekerjaan rumah (PR) bangsa bersama untuk menyelesaikannya.
"Kita agak prihatin dan cemas juga menuju 2024 ini kenapa isu agama semakin menonjol dan ini bukan murni karena mereka mencintai dalam konteks keagamaan saja, tapi ini ada yang menggerakkan. Nah siapa mereka ini yang menjadi PR kita, kita harus cari tau siapa mereka," jelas Boni.
Baca juga: Hindari Politik Identitas, Pengamat Sarankan PDI Perjuangan dan PKS Gabung KIB
Oleh karen itu, Boni menambahkan bahwa hal ini juga menjadi peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menjadi pilar yang menjaga persatuan bangsa dari ancaman ketahanan ideologi.
"Hari ini menjadi tuntutan besar buat kita semua terutama bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyaj yang menjadi pilar yang menjaga bangunan sosial Indonesia hari ini dan menjadi PR besar bagi TNI Polri dan juga intelejen karena ini menjadi ancaman ketahanan ideologi dan sistem demokrasi kita," tukasnya.