TRIBUNNEWS.COM, BALI - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menempatkan tim khusus di dekat pesawat kepresidenan delegasi G20 di Bali.

Tim imigrasi itu sengaja bersiaga di dekat pesawat kepresidenan delegasi G20 demi mempercepat pelayanan keimigrasian bagi para anggota delegasi G20.

Pelayanan tim imigrasi itu dimulai dari mendaratnya pesawat kepresiden di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Tim imigrasi telah bersiap di dekat pesawat kepresidenan untuk memulai pelayanan keimigrasian.

"Kemenkumham telah menyiapkan entry check point di dekat pesawat kepresidenan. Tim Imigrasi beserta liaison officer (LO) telah bersiap di check point tersebut," ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly dalam keterangannya, Senin (14/11/2022).

Yasonna menjelaskan petugas imigrasi dan LO bertugas mengumpulkan paspor delegasi dan membawa paspor ke terminal VIP.

Selanjutnya, petugas imigrasi yang berada di gedung VIP melakukan pemeriksaan keimigrasian untuk menyerahkan tanda izin masuk.

"Setelah tanda izin masuk diterima, paspor delegasi akan diserahkan kembali kepada rombongan delegasi melalui LO," terang Yasonna di Bali.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, imigrasi telah menyiapkan tim yang berbeda untuk masing-masing pesawat kepresidenan.

Yasonna melanjutkan, tim imigrasi dan LO telah berkoordinasi sebelum jadwal kedatangan delegasi. Hal ini dilakukan agar persyaratan keimigrasian dapat terpenuhi sebelum kedatangan.

"Jadi sudah ada koordinasi terlebih dahulu agar ketika delegasi G20 datang, tidak ada persyaratan imigrasi yang kurang," ucapnya.

Kedatangan delegasi G20, baik delegasi utama maupun pendamping, telah dimulai sejak Minggu (13/11/2022) kemarin.

Baca juga: 2.051 Jurnalis Asing akan Meliput KTT G20 di Bali, Imigrasi Siapkan Fasilitas Jalur Cepat

Delegasi akan terus berdatangan hingga Selasa (15/11/2022) pagi.

"Ada belasan ribu delegasi yang mendarat di Bali baik itu delegasi negara anggota, negara undangan maupun delegasi  organisasi internasional," kata Yasonna.

Adapun Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.