TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Menyambut tahun 2024, masyarakat Indonesia akan menyuarakan pilihannya di Pemilihan Umum atau Pemilu. Pesta demokrasi lima tahunan ini bakal menyajikan persaingan para calon legislatif, kepala daerah, dan presiden yang akan memimpin kedepannya.

Pada tiap periodenya, tak jarang persaingan tersebut diwarnai oleh polemik yang berpotensi memecah belah. Salah satunya adalah politik identitas seperti kesukuan, agama, dan hal lainnya.

Founder INTRANS, Andi Saiful Haq berpendapat bahwa politik identitas bisa mengancam kelancaran Pemilu 2024 nanti. Salah satu contohnya adalah kejadian di Timur Tengah Afghanistan yang mengancam dan destruktif terhadap jalannya Pemilu.

"Semoga Indonesia sebagai masyarakat majemuk selamat dari politik identitas ini dan saya pikir kondisi ini harus dimulai dari elemen bangsa, seperti kampus dan media secara rutin sampai pemilu 2024. Lewat model pendidikan politik ini saya pikir kebhinekaan Indonesia sesuai kultur," ujar Founder INTRANS, Andi Saiful di gelaran forum talkshow ‘Memilih Damai’ mengenai Pemilu 2024 di FISIP Universitas Parahyangan, Bandung, Senin (21/11).

Menanggapi fenomena tersebut, Andi menjelaskan bahwa calon pemimpin yang menggunakan politik identitas tak akan dapat menang di Pemilu 2024. Berbeda dengan Pilkada yang berskala kecil, menurut Andi, politik identitas akan tumbang berkat kebhinekaan Indonesia yang kuat.

"Potensi (politik identitas) di 2024 pasti ada dan itu bisa saja memecah belah maka harus dilawan bersama-sama,” ujar Andi.

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta, prestasi calon pemimpin tak menjadi pertimbangan, tetapi identitas agama yang justru menguat dan membuat Pilkada menjadi tak sehat. Solusinya, Andi mengajak masyarakat untuk tak terlibat dalam politik identitas.

Pentingnya edukasi terhadap ancaman politik identitas

Pada kesempatan yang sama Dekan FISIP Unpar, Pius Sugeng menjelaskan bahwa politik identitas tak bisa dibenarkan. Ia menambahkan bahwa seharusnya masyarakat perlu diedukasi mengenai Pemilu dari berbagai pihak, seperti kampus dan media. Salah satunya lewat talkshow ‘Memilih Media’ ini yang diprakarsai oleh Tribun Jabar dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Unpar).

Pius menegaskan bahwa seharusnya pemilih bisa berorientasi pada sosok yang memberikan kesejahteraan bukan dari kesukuan, kesalehan, dan hal lainnya.

"Saya pikir edukasi seperti sekarang lewat forum ini menjadi format edukasi kepada masyarakat sehingga semua bisa tercerahkan dalam pilihan politiknya yang berorientasi pada figur yang dapat memberikan kesejahteraan," katanya dalam forum diskusi bertemakan 'Memilih, Damai (membaca kecenderungan preferensi pemilih: kesukuan, kesalehan atau kapasitas).

Pius menambahkan, "Paling penting dipertimbangkan Indonesia ini mencari orang yang mempunyai integritas. Memang susah, tapi paling tidak tak korupsi, atau partai yang lakukan korupsi itu banyak maka harus dihukum dengan tak memilihnya.”

Pengamat politik Unpad, Firman Manan mengajak agar masyarakat bisa kritis dalam melihat isu politik identitas. Menurutnya, ada variabel lain yang tak semata keinginan pemilih karena faktor etnis.

Salah satunya, para pemilih muda generasi Y dan Z cenderung mencari informasi terlebih dulu lewat media sosial. Hal ini pun sejalan dengan para calon pemimpin yang melakukan branding di berbagai platform. Namun, ditegaskan Firman, para pemilih harus cerdas dalam melihat sosok pemimpin, tak semata hanya dari pencitraan yang dibuat di media sosial.

“Media sosial harus dijadikan alternatif untuk mencari pemimpin. Meski begitu, teman-teman pemilih muda harus cerdas memilah informasi dan berfokus pada track record calon pemimpin,” ujar Firman. (*)