TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang dibangun dengan anggaran Rp 2.6 triliun tidak dimaksimalkan penggunaannya sebagai bandara komersil.

Bahkan bandara itu sempat vakum sekitar 3 tahun.

BHS, sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono, mengatakan bandara tersebut berdiri di atas areal lahan 1.800 hektar yang sama dengan luas areal Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

"Berarti untuk bandara tersebut telah dikorbankan areal lahan pertanian yang sebelumnya bisa menghasilkan sekitar 40 ribu ton beras bila pe rhektarnya 8 ton untuk 3 kali panen. Dan saat inipun masyarakat seluruh Indonesia dan Jawa Barat harus memberikan subsidi untuk operasional dari bandara tersebut yaitu sebesar Rp 6 miliar untuk biaya perawatannya dan listrik Rp 450 juta perbulan. Padahal bandara tersebut pemanfaatannya sangat minim untuk kebutuhan transportasi publik/masyarakat dan bahkan mendekati zero untuk pemakaiannya," ujar BHS dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).

Penerima Nominator Anggota DPR-RI teraspiratif 2019 ini menyanyangkan penggunaan bandara tersebut untuk umroh dari Tamu Allah mengalami pembatalan di tanggal 7 November 2022.

Dan di tanggal 20 November 2022, hanya ada sekitar 45 orang jamaah umroh dari biro travel Al-Bahjah Cirebon meliputi warga Cirebon, Majalengka dan Tasikmalaya yang memanfaatkan bandara tersebut untuk menggunakan pesawat Garuda yang diterbangkan dari Bandara Cengkareng dengan telah membawa sekitar 200 jamaah umroh sehingga perjalanan sebagian besar jamaah umroh (Tamu Allah) dikorbankan untuk mengikuti penerbangan dari Cengkareng menuju ke Kertajati baru meluncur ke Arab Saudi.

"Dan ini tentu mengorbankan sebagian besar Tamu Allah yang akan meluncur menuju ke Arab Saudi karena perjalanan mereka harus memutar melalui Bandara Kertajati," ujar BHS.

Seharusnya, kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Kementerian Perhubungan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk transportasi publik.

Apalagi ini untuk perjalanan Tamu Allah.

"Harusnya mereka tidak dikorbankan untuk ambisi pencitraan yang seakan akan menggunakan Bandara Kertajati adalah dalam jumlah banyak sekitar 200 lebih jamaah umroh dari wilayah tersebut (sesuai berita disurat kabar) dan seharusnya Kemenhub paham bahwa prinsip daripada transport harus cepat, aman, nyaman dan selamat, sesuai dengan prinsip dari transportasi yang harus diterima oleh masyarakat," tegas BHS.

Lebih lanjut, BHS menuturkan apalagi saat 45 jamaah umroh lewat di Bandara Kertajati sebagian besar tenant tutup.

Baca juga: Garuda Indonesia Resmi Melayani Penerbangan Umrah dari Bandara Internasional Kertajati 

"Stand yang buka hanya 3 yaitu CFC, Indomaret dan minuman sedangan kebutuhan lainnya tidak tersedia seperti halnya pulsa, kartu telephon dan lain sebagainya," katanya.

BHS melanjutkan sangat disayangkan pada saat pemberangkatan jamaah umroh yang pertama kali tersebut tidak dilepas oleh pejabat tertinggi struktural di Kemenhub.

Misalnya, kata dia, Menteri Perhubungan, Sekjen atau Dirjen Perhubungan Udara termasuk pimpinan pejabat provinsi dan daerah seperti misalnya Gubernur dan Bupati di Wilayah Jawa Barat juga tidak hadir.

"Padahal mereka adalah calon Tamu Allah yang harus dilayani jauh lebih baik daripada penumpang biasa dan ini merupakan program pemberangkatan perdana jemaah umrah dari Bandara Kertajati tersebut," tukasnya.

Dia mengatakan kalau dilihat dari sedikitnya minat masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan bandara tersebut termasuk airline yang ada dan juga masyarakat umum maka sebenarnya bandara ini dibangun dengan satu study kelayakan dan perencanaan yang buruk.

"Dan ini Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut," ujarnya.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini mengharapkan Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi harus menciptakan terwujudnya satu integrasi yang maksimal antara bandara tersebut dengan kota kota disekitar bandara.

"Misalnya  Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan dan bahkan Bandung yang sampai dengan saat ini konektivitas kota kota dengan bandara tersebut sangat minim dan mahal. Juga dorongan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota kepada ASN dan masyarakatnya untuk mau menggunakan bandara tersebut masih relatif sangat minim," kata BHS.