TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai minimnya waktu menjabat hingga tantangan warisan perlu menjadi perhatian Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Menurutnya hal yang paling kurang dimiliki Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjabat sebagai Panglima TNI adalah waktu. 

Kekurangan itu, kata dia, juga masih akan dialami oleh Yudo mengingat ia akan masuk masa pensiun pada akhir November 2023 atau berarti akan menjabat paling lama 11 bulan.

"Jadi menurut saya, panglima yang baru nanti tidak perlu harus merasa terbebani oleh adanya agenda yang benar-benar baru," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (30/11/2022).

"Cukup menyesuaikan prioritas-prioritas dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang ada serta melanjutkan agenda-agenda yang sudah diawali dan belum tuntas," sambung dia.

Ia mencontohkan di antaranya dalam penanganan masalah Papua, pembangunan pertahanan IKN, pemantapan interoperabilitas matra, maupun respon stratejik atas potensi eskalasi di utara dan selatan perairan Indonesia.

Sejumlah agenda prioritas Jenderal Andika, kata dia, sebenarnya bukanlah agenda sekali jadi melainkan agenda yang mestinya berkelanjutan. 

Agenda tersebut, menurutnya antara lain upaya membangun kesadaran dan kepatuhan pada hukum, serta memastikan semua aktivitas TNI didasarkan pada ketentuan perundangan yang benar. 

"Pak Yudo juga masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar warisan," kata dia.

Baca juga: Yudo Margono Calon Panglima TNI, Ini Deretan Jenderal Bintang 3 yang Bisa Jadi KSAL

"Seperti isu dinamika lingkungan strategis, juga menyangkut pengembangan organisasi, soal moral, kompetensi dan kesejahteraan prajurit maupun modernisasi alutsista," sambung dia.

Di sisi lain, menurutnya Yudo juga harus tetap menjaga sinergitas dengan Polri dan lembaga-lembaga lain.

Menyangkut masalah perbatasan dan Papua, kata Fahmi,nmemang TNI memiliki peran sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keutuhan wilayah.

Namun demikian, lanjut dia, patut digarisbawahi bahwa kedua masalah ini bukan hanya berkaitan dengan isu kedaulatan dan keamanan, juga bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. 

Dengan demikian, menurutnya hal itu lebih tepat dikatakan sebagai masalah pemerintah.