TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemekaran Provinsi Papua merupakan kebijakan terobosan untuk mempercepat distribusi pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan peran serta Orang Asli Papua dalam demokrasi lokal.

Pemekaran ini bertujuan mempercepat lompatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang produktif, unggul dan maju.

Rumusan kebijakan yang tepat sasaran dan progresif berpotensi memacu produktivitas dan kemandirian masyarakat lokal.

Pengamat pendidikan Dr. Ribut Sawallusi mengatakan, kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kota Merauke, Papua Selatan beberapa waktu yang lalu, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesungguhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tentu, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Papua Selatan khususnya Kota Merauke memiliki potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Generasi muda harus menjadi sasaran dan target kebijakan pembangunan oleh stakeholder baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat" kata Ribut Sawallusi, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Perbaiki Kualitas SDM Jadi Fokus APBN 2023, Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 612 Triliun

Dibidang pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dan porsi anggaran dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan seperti tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang memadai, dan insentif.

Sehingga, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meraih pendidikan yang layak sebagai bekal untuk mewujudkan cita-cita.

"Selanjutnya, kami meminta Mendikbud ristek Nadiem Makarim untuk melakukan kunjungan kerja di Papua Selatan khususnya Kota Merauke, melihat secara langsung pelayanan dan infrastruktur pendidikan," tutupnya.