TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN sejak dipimpin Erick Tohir dinilai telah membuktikan komitmennya membersihkan perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini salah kelola dan berakibat kepada kerugian negara.

Praktisi Hukum sekaligus pengamat kebijakan publik Sarmanto menilai kegagalan pengelolaan BUMN banyak disebabkan kurangnya pengawasan dan ketegasan Menteri BUMN melakukan penindakan dan penegakan hukum kepada manajemen perusahaan BUMN.

Kementerian BUMN selalu menempatkan orang-orang yang dianggap kredibel dan profesional tetapi tidak diimbangi dengan mental para direksinya yang hanya mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan negara.

Potensi kerugian negara dari sektor pengelolaan perusahaan BUMN sangatlah besar dan masalah ini menjadi PR penting untuk diperbaiki, dimana bukan lagi rahasia umum, bahwa perusahaan BUMN sejak dahulu hanya mengharapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tetapi tidak pernah memberikan kontribusi besar untuk peningkatan perekonomian negara, banyaknya perusahaan yang salah kelola.

"Sejak ditunjuknya Erick Thohir memimpin kementerian BUMN, yang dalam kepemimpinannya membuat Slogan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap seluruh direksi, komisaris serta karyawan BUMN terbukti mampu menunjukan terobosan-terobosan konkrit," kata dia Senin (5/12/2022).

Hal yang terdepan dilakukan Erick Tohir adalah memastikan direksi dan komisaris yang memimpin perusahaan BUMN mampu melakukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Selain itu juga bersih-bersih oknum Direksi perusahaan BUMN yang diduga melakukan korupsi dan tindakan yang mengakibatkan merugikan keuangan perusahaan.

Kementerian BUMN telah menerima dan menindaklanjuti laporan 159 BUMN terkait kasus korupsi dan sebanyak 53 orang telah ditetapkan menjadi tersangka.

"Sebagai contoh contoh mega korupsi yang berhasil diungkap Erick tohir yaitu kasus korupsi pembelian pesawat ATR 72 seri 600 ke Kejaksaan Agung (Kejagung)," lanjutnya.

Baca juga: Genjot Permodalan UMKM Lewat KUR, Erick Thohir Bagi-bagi NIB Gratis

Sebagai bentuk komitmen penegakan hukum, menteri Erick Tohir secara langsung bertemu dan melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada Jaksa Agung untuk menyelidiki adanya permainan korup dalam tubuh PT. Garuda Indonesia, dan juga pengungkapan dugaan korupsi PT Asabri yang diduga telah merugikan negara hingga Rp 23 triliun serta kasus perusahaan asuransi jiwa BUMN lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018 dengan kerugian negara, juga berdasarkan hitungan BPK, mencapai Rp 16,8 triliun.

Upaya bersih-bersih BUMN dari oknum Direksi yang dianggap salah melakukan tata kelola perusahaan dan penindakan hukum dugaan korupsi dinilai efektif.

Berdasarkan data, setelah dilakukan pembenahan manajemen dan tata kelola di bawah kepemimpinan Erick Tohir, terbukti dalam waktu tiga tahun menjabat, berdasarkan laporan konsolidasi Portofolio BUMN, pendapatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.292,5 Triliyun atau tumbuh 18.8 persen dari tahun 2020.

"Capaian ini jelas memberikan harapan besar negara dan masyarakat untuk menghadapi ancaman resesi global," ungkapnya

Kerja-kerja kementerian BUMN telah mengejawantahkan NAWACITA pemerintahan Jokowi, dan memberi Apresiasi besar atas kinerja Erick Tohir dalam memimpin kementerian BUMN yang lebih baik dan pantas untuk diberi Nilai A.