TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan belum memutuskan pemberian keringanan tuntutan bagi Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.

Sejauh ini, Kejaksaan tidak mempermasalahkan surat rekomendasi keringanan tuntutan yang telah dilayangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Itu merupakan rekomendasi," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan pada Senin (5/12/2022) malam.

Namun untuk menentukan keringanan penuntutan, tim JPU mesti melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kalau masalah surat LPSK akan kita kaji terlebih dahulu," katanya.

Pengkajian permohonan itu akan mempertimbangkan berbagai aspek. Satu di antaranya yaitu fakta-fakta dalam persidangan.

"Untuk tuntutan akan dibuat dengan memperhatikan banyak faktor seperti fakta yang terungkap di sidang," ujar Syarief.

Sebelumnya, Bharada E mengajukan keringanan tuntutan kepada JPU terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nodriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pengajuan itu disampaikan melalui pengacaranya, Ronny Talapesy pada Senin (5/12/2022).

Ronny pun menyampaikan bahwa pihaknya juga memiliki rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ini disampaikan kepada jaksa penuntut umum," ujarnya saat ditemui awak media di luar ruang sidang pada Senin (5/12/2022).

Rekomendasi tersebut disampaikan Ronny sebab LPSK telah setuju untuk memberikan perlindungan kepada kliennya sebagai justice collabolator.

"Kenapa kita perlu sampaikan ini? Karana kita perlu mengingat bahwa klien kami adalah JC yang terlindung oleh LPSK," ujarnya.

Terdapat tiga poin utama yang dianggap penting bagi pihaknya.