TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sejarah Deklarasi Djuanda yang diperingati setiap 13 Desember.

Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957.

Isi Deklarasi Djuanda adalah pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Kemudian, konsepsi negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional atau United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) oleh PBB tahun 1982.

UNCLOS ke-III secara resmi mengakui keberadaan negara-negara yang dikenal sebagai negara kepulauan.

Konvesi ini juga menyatakan negara-negara ini memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya, dikutip dari Setkab.go.id.

Baca juga: Sejarah Hari Nusantara yang Diperingati 13 Desember, Berikut Makna, Tema dan Logo

Deklarasi Djuanda dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 yang menyatakan Indonesia adalah negara kepulauan.

Adanya Deklarasi Djuanda tersebut, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2.

Dengan pengecualian Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara Internasional, dikutip dari Kementerian ESDM.

Deklarasi Djuanda yang dilaksanakan pada 13 Desember 1957 dan menjadi momen penting bagi kejayaan serta kedaulatan laut Indonesia.

Sehingga, ditetapkanlah Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember, melalui Keppres No 126/2001 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati.

Baca juga: Pelni Ancang-ancang Beli Kapal Penumpang Baru, KM Umsini dan Kelimutu Sudah Terlalu Tua

Sebelum adanya Deklarasi Djuanda, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO).

Dalam peraturan itu, ditetapkan wilayah laut Indonesia sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau.

Dengan aturan ini, kapal-kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia (RI).

Sehingga, langkah Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menyatakan wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas zona yang diatur dalam TZMKO 1939 adalah keputusan yang benar.

Selain itu, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan atau Archipelagic state.

Sehingga, wilayah lautnya adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia.

Tak heran jika Deklarasi Djuanda membutuhkan perjalanan panjang sebelum diakui oleh dunia.

Deklarasi Djuanda pernah mendapat pertentangan dari negara adidaya, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Namun, perjuangan Djuanda Kartawidjaja tetap diteruskan oleh Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja melalui jalur diplomasi selama 25 tahun.

Sehingga, Deklarasi Djuanda diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, dikutip dari laman Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau terluar, terciptalah garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Baca juga: 13 Desember Memperingati Hari Nusantara: Sejarah, Tema, Logo, dan Maknanya

Berikut ini isi Deklarasi Djuanda, dikutip dari laman Petro Energy.

Isi Deklarasi Djuanda

(Ditulis 13 Desember 1957)

Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.

Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.

Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:

Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.

Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan.

Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Hari Nusantara