Duduk Perkara OTT Wakil Ketua DPRD Jatim: Sahat Minta Fee Demi Perlancar Penyaluran Dana Hibah
Sahat meminta uang kepada AH selaku koordinator lapangan Pokmas agar memuluskan penyaluran dana hibah tahun anggaran 2020-2021 dan berlanjut kembali.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) membeberkan duduk perkara giat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Surabaya pada Rabu (14/12/2022) dan berhasil mengamankan empat orang tersangka termasuk Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan OTT yang dilakukan terkait dugaan suap penyaluran dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 kepada Sahat.
Johanis mengatakan untuk tahun anggaran 2020-2021, total anggaran yang digelontorkan untuk dana hibah sebesar Rp 7,8 triliun dan disalurkan melalui lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat untuk proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
Adapun besaran anggaran tersebut merupakan usulan dari anggota DPRD Jawa Timur dan salah satunya adalah Sahat Tua Simanjuntak.
Setelah disetujui, Sahat pun menawarkan diri bagi lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat untuk mempermudah penyaluran dana hibah tersebut dengan diawali pemberian uang muka atau 'ijon' bagi yang bersedia.
"Tersangka STPS (Sahat Tua Simanjuntak) yang menjabat sebagai anggota DPRD dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon," kata Johanis dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/12/2022) dikutip dari YouTube KPK.
Baca juga: Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap Dana Hibah Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak : Saya Salah
Tawaran Sahat ini pun disambut oleh kepala desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator kelompok masyarakat (Pokmas) berinisial AH.
Johanis mengatakan ada kesepakatan antara Sahat dan AH selain uang muka untuk mempermudah penyaluran dana hibah.
Yaitu pembagian komisi fee dari dana hibah yang disalurkan.
Adapun komisi atau fee yang diperoleh Sahat adalah 20 persen sedangkan AH 10 persen.
"Setelah adanya pembayaran komitmen fee ijon, maka tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 persen dari penyaluran dana hibah yang akan disalurkan. Sementara tersangka AH mendapat bagian 10 persen," jelas Johanis.
Johanis mengatakan total dana hibah yang diterima AH lewat kerjasama dengan Sahat dari tahun 2020 hingga 2021 sejumlah Rp 80 miliar.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simandjuntak Kenakan Rompi Oranye KPK
Kerjasama untuk memuluskan dana hibah untuk disalurkan ke AH ini pun terjalin kembali ketika dirinya menghubungi Sahat.
Uang ijon sebesar Rp 2 miliar pun telah disiapkan oleh AH untuk diberikan kepada Sahat melalui koordinator lapangan Pokmas, IW alias ENG sebagai uang muka agar mempermudah penyaluran dana hibah.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.