Hari Migran Internasional 18 Desember, Ini Sejarah, Tema hingga Link Twibbon
Tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Migran Internasional. Ini sejarah, tema, hingga link twibbon Hari Migran Internasional 2022.
Penulis: Enggar Kusuma Wardani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Hari Migran Internasional diperingati setiap 18 Desember.
Peringatan Hari Migran Internasional dimaksudkan untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja migran secara global.
Dikutip dari laman PBB, penetapan tanggal 18 Desember sebagai Hari Migran Internasional tak lepas dari adanya Majelis Umum PBB yang mengadopsi Konvensi Internasional.
Adapun Konvensi Internasional tersebut memuat tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Selain itu Hari Migran Internasional juga didasari atas pertimbangan Majelis Umum pada 4 Desember 2000 terkait jumlah migran yang besar dan terus meningkat di dunia.
Untuk lebih lengkapnya, inilah sejarah, tema, hingga twibbon Hari Migran Internasional:
Baca juga: Puncak Peringatan Hari Migran Internasional 2022 Berlangsung di Lombok Timur NTB
Sejarah Hari Migran Internasional
Dikutip dari laman Serikat Buruh Migran Indonesia, peringatan Hari Migran Internasional pada 18 Desember ditetapkan berdasarkan deklarasi tahun 1990.
Dalam deklarasi tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Desember 1990 terbentuk konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di New York, Amerika Serikat.
Kemudian, konvensi ini dikenal dengan Konvensi Buruh Migran yang mulai berlaku secara Internasional pada 1 Juli 2023.
Diketahui, Indonesia menjadi satu di antara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menandatangani konvensi ini pada 22 September 2022.
Selanjutnya, pada 12 April 2012, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Buruh Migran ini menjadi suatu undang-undang.
Undang-undang (UU) yang disahkan yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.
Dengan adanya UU tersebut dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara.