Ketujuh, Said menambahkan rencana subsidi sedemikian besar untuk mobil dan motor listrik sangat tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima setiap rumah tangga miskin.

"Apakah patut di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?" tuturnya.

Apalagi, kata dia, masih lebih dari separuh jumlah rakyat Indonesia belum memenuhi standar makanan bergizi dan prevalensi stunting balita masih tinggi.

"Tentu hal ini keluar dari batas kepatutan. Mandat utama konstitusi dan bernegara kita adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Hal inilah yang harus jadi kacamata utama kita dalam merumuskan kebijakan prioritas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Said menambahkan sesungguhnya banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik.

"Oleh sebab itu rencana untuk memberikan subsidi mobil dan motor listrik hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan seksama, agar akselerasi kita menuju transportasi rendah emisi, agenda mengurangi impor minyak bumi, usaha menyehatkan APBN dan kebijakan berkelanjutan mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan seimbang," katanya.