TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar bersikap tegas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut dikhwatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.

“Mungkin ada maksud lain tetapi karena itu disampaikan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI yang baru maka itu bisa ditafsirkan macam-macam. Sikap tegas itu ukurannya apa? Angkat senjata? Pengerahan kekuatan militer? Atau apa? Ini tidak jelas dan arahan ini sangat berpotensi untuk ditafsirkan macam-macam oleh intitusi TNI dan juga masyarakat tentunya,” kata Albert kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12/2022).

Baca juga: Jokowi Singgung Ketegasan soal KKB, Ini Langkah Panglima TNI Yudo Margono soal Keamanan Papua

Kata dia, pendekatan humanis merespon ekskalasi konflik yang meningkat di Papua akhir-akhir ini harus dikedepankan dengan semangat dialog persaudaraan.

Situasi Papua yang sudah lama konflik memang harus ditangani secara hati-hati dan sedapat mungkin tidak mengguinakan cara-cara kekerasan.

“Ketegasan ala militer bisa berbeda maknanya dengan ketegasan orang sipil. Ini harus dicermati juga. Jangan sampai ada arahan Presiden seperti ini lalu melegalkan kekerasan militer. Ini yang kita antisipasi dan ingatkan agar jangan sampai salah ambil kebijakan,” jelas Albert.

Maka itu Albert menghimbau Panglima TNI yang baru dilantik Laksamana Yudo Margono agar tetap konsisten mengedepankan pendekatan humanis di Papua.

“Intinya jangan membawa pesan kekerasan oleh militer, termasuk penambahan pasukan. TNI menurut saya tidak perlu terpancing juga dengan aksi KKB belakangan ini yang makin beringas. Selalu ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan supaya tidak ada jatuh korban, sebab hidup manusia itu di atas segala-galanya yang harus kita bela, di atas kepentingan politik apa pun,” tukasnya.

Namun demikian, Albert juga mengingatkan Kelompok Bersenjata di Papua agar tidak melakukan aksi brutal yang mengorbankan warga sipil.

Hal ini bukan saja memicu konflik sosial yang lebih besar tetapi juga memancing kekerasan lain yang tidak diinginkan.

“Karena kalau kita lihat memang yang jadi korban ini warga sipil. Kita ingatkan juga KKB di Papua agar tidak brutal dalam melakukan aksinya. Yang dibunuh itu adalah saudara sebangsa setanah air juga, masyarakat sipil yang tidak bersalah. Intinya kekerasan itu tidak menjadi pendekatan dalam perjuangan apa pun termasuk perjuangan politik KKB di Papua,” pungkas Albert.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua supaya konflik segera diakhiri.

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Presiden Jokowi menilai keinginan Yudo buat melakukan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua memang baik.

Termasuk soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua.

Diberitakan sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.