TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto mengatakan pihaknya akan membuat kajian khusus tentang fenomena eskalasi kekerasan di Papua mulai tahun depan.

Andi Widjajanto mengatakan pihaknya telah diminta pemerintah untuk melakukan kajian Papua.

Namun demikian, kata dia, kajian tersebut belum dimulai tahun ini dan baru akan dimulai tahun depan.

Untuk itu, kata dia, Lemhannas akan memulai kajiannya dari simtom kekerasan.

Setelah itu, kata dia, kajian akan bergerak untuk mencari akar struktural kekerasan di Papua untuk menentukan apakah akar strukturalnya ditemukan di faktor sejarah, faktor identitas, atau misalnya faktor distribusi kesejahteraan. 

"Fenomena eskalasi kekerasan di Papua juga akan menjadi kajian khusus kami," kata Andi Widjajanto saat Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di kantor Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Rabu (21/12/2022).

Selain itu, kata dia, tahun depan Lemhannas juga akan membuat kajian terkait Daerah Otonomi Baru. 

Kajian khusus terkait hal itu, kata dia, akan berkaitan dengan kesiapan Daerah Otonomi Baru mengikuti Pemilu 2024 terutama Pilkada serentak 2024.

"Itu nanti akan menjadi kajian khusus Papua," kata Andi Widjajanto.

Ia menyadari persoalan Papua merupakan masalah yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan.

Untuk itu menurutnya penting kajian-kajian Lemhannas tentang Papua di tahun 2023 dilakukan lintas level.

"Kemudian level permukaan, simtom kekerasannya, lalu sampai masuk mendalam mencari akar struktural dari masalah Papua," kata Andi.

"Lalu diharapkan kajian-kajian kami di 2023 tentang Papua bisa membantu pemerintah untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif tentang ekonomi dan politik di Papua," sambung dia.