TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto tak sepaham dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, OTT KPK masih relevan digunakan sebagai tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

OTT, lanjut Agus, juga tidak membuat citra negara buruk. 

"Ini paradigmanya lama. Kesannya penegakan hukum dalam konteks OTT membuat citra Indonesia buruk," kata Agus, Rabu (21/12/2022) dikutip dari Kompas.com.

Agus memahami bahwa OTT memang bukan satu-satunya tugas KPK dalam memberantas korupsi.

Kendati demikian, menurut Agus, OTT dilakukan sebagai bentuk penindakan KPK terhadap potensi perbuatan rasuah.

"Padahal OTT kan salah satu strategi penindakan. Ketika ada bukti kuat akan ada transaksi korupsi, masa terus mau didiamkan? Sedangkan kejahatan ada di depan mata," ucap Agus.

Baca juga: Sebut e-Katalog Sarang Korupsi, OTT KPK Bikin Negara Jelek, Kelakar Luhut: Kalau Mau Bersih di Surga

Tak hanya Agus, eks Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai bahwa OTT masih menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi.

“Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya."

“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar,” kata Novel Baswedan, Selasa (20/12/2022).

Justru, Novel menilai bahwa KPK kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri.

Hal itulah yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif.

Hal itu pun berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat internasional dapat dengan mudah mencari kabar terkait tingkat korupsi di suatu negara.

“Saya mengetahui hal tersebut karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti korupsi di Malaysia yg dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” jelas Novel.