Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Pro Kontra Pernyataan Luhut soal OTT KPK Perburuk Citra Negara, Sebut Digitalisasi Sistem Solusi

Luhut mengatakan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi, menurutnya OTT justru akan membuat citra negara Indonesia jelek

Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Pro Kontra Pernyataan Luhut soal OTT KPK Perburuk Citra Negara, Sebut Digitalisasi Sistem Solusi
/
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Bagus jadi semuanya terintegrasi ya. Pokoknya ingat ya para Perwira kalau kita terintegrasi, tidak ada yang bisa melawan kita. Itu kuncinya," Minggu (6/11/2022)//PUSPEN TNI - Luhut mengatakan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi, menurutnya OTT justru akan membuat citra negara Indonesia jelek 

Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.

Baca juga: Luhut Sebut OTT KPK Malah Buat Citra Buruk bagi Indonesia: Jangan Pula Sedikit-sedikit Tangkap!

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga sepakat dengan Novel dan Agus.

Menurutnya pernyataan Luhut aneh jika disampaikan oleh seorang pejabat negara.

Mardani menilai seharusnya Luhut mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi merasa takut.

"Ini pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung."

"OTT bagus untuk membuat pelaku  korupsi jadi takut," kata Mardani, Selasa (20/12/2022).

Mardani berharap Luhut dapat menjelaskan pernyataannya itu agar tak terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Berita Rekomendasi

"Pak LBP perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi," lanjut Mardani.

Baca juga: Novel Baswedan Respons Pernyataan Luhut soal OTT KPK: Masih Belum Bisa Pahami Dampak Korupsi?

Respon Mahfud

Melansir Instagram @mohmahfudmd, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Luhut.

Menurutnya, digitalisasi penindakan kegiatan korupsi juga dapat menjadi salah satu cara agar pemerintah tak kecolongan.

"Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi, kan memang begitu arahnya."

"Itulah sebabnya Pemerintah, antara lain, pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai, maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi," kata Mahfud MD.

Saat ini, lanjut Mahfud, kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas