TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto tak sepaham dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, OTT KPK masih relevan digunakan sebagai tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

OTT, lanjut Agus, juga tidak membuat citra negara buruk. 

"Ini paradigmanya lama. Kesannya penegakan hukum dalam konteks OTT membuat citra Indonesia buruk," kata Agus, Rabu (21/12/2022) dikutip dari Kompas.com.

Agus memahami bahwa OTT memang bukan satu-satunya tugas KPK dalam memberantas korupsi.

Kendati demikian, menurut Agus, OTT dilakukan sebagai bentuk penindakan KPK terhadap potensi perbuatan rasuah.

"Padahal OTT kan salah satu strategi penindakan. Ketika ada bukti kuat akan ada transaksi korupsi, masa terus mau didiamkan? Sedangkan kejahatan ada di depan mata," ucap Agus.

Baca juga: Sebut e-Katalog Sarang Korupsi, OTT KPK Bikin Negara Jelek, Kelakar Luhut: Kalau Mau Bersih di Surga

Tak hanya Agus, eks Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai bahwa OTT masih menjadi salah satu cara untuk memberantas korupsi.

“Kalau dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya."

“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar,” kata Novel Baswedan, Selasa (20/12/2022).

Justru, Novel menilai bahwa KPK kurang maksimal dalam memberantas rasuah di dalam negeri.

Hal itulah yang membuat citra Indonesia di kancah internasional kurang positif.

Hal itu pun berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga masyarakat internasional dapat dengan mudah mencari kabar terkait tingkat korupsi di suatu negara.

“Saya mengetahui hal tersebut karena ketika Ketua IM57 diundang hadir pada acara anti korupsi di Malaysia yg dihadiri lebih dari 14 negara, mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” jelas Novel.

Jika fase penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif.

Baca juga: Luhut Sebut OTT KPK Malah Buat Citra Buruk bagi Indonesia: Jangan Pula Sedikit-sedikit Tangkap!

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga sepakat dengan Novel dan Agus.

Menurutnya pernyataan Luhut aneh jika disampaikan oleh seorang pejabat negara.

Mardani menilai seharusnya Luhut mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi merasa takut.

"Ini pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung."

"OTT bagus untuk membuat pelaku  korupsi jadi takut," kata Mardani, Selasa (20/12/2022).

Mardani berharap Luhut dapat menjelaskan pernyataannya itu agar tak terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Pak LBP perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi," lanjut Mardani.

Baca juga: Novel Baswedan Respons Pernyataan Luhut soal OTT KPK: Masih Belum Bisa Pahami Dampak Korupsi?

Respon Mahfud

Melansir Instagram @mohmahfudmd, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Luhut.

Menurutnya, digitalisasi penindakan kegiatan korupsi juga dapat menjadi salah satu cara agar pemerintah tak kecolongan.

"Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi, kan memang begitu arahnya."

"Itulah sebabnya Pemerintah, antara lain, pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai, maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi," kata Mahfud MD.

Saat ini, lanjut Mahfud, kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pekan ini Men-PANRB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi. Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?," kata Mahfud.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.

Menurutnya OTT justru akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Luhut Sarankan Belanja TNI dan Polri Masuk e-Katalog: Masa Mau Pakai Celana Dalam Rahasia

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," kata Luhut.

Apalagi, lanjut Luhut, Inggris memuji Indonesia soal digitalisasi sistem.

Ia bercerita, belum lama ini diwawancara dengan stasiun TV Bloomberg, dimana ia menjelaskan 4 pilar Indonesia terkait efisiensi dengan digitalisasi, hilirisasi hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.

"KPK itu jangan sedikit - sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main," kata Luhut.

Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).

Misalnya digitalisasi di pelabuhan, saat ini setidaknya ada 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Naufal Lanten/Fersianus Waku)(Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo)