Jokowi Ungkap Mayoritas Menterinya Minta Lockdown dan Kini PPKM Direncanakan Stop Sebelum Akhir 2022
Pemerintah masih melihat perkembangan terkini terkait penyebaran virus penyebab Covid-19 di Indonesia dan China.
Penulis: Reza Deni
Editor: Seno Tri Sulistiyono
![Jokowi Ungkap Mayoritas Menterinya Minta Lockdown dan Kini PPKM Direncanakan Stop Sebelum Akhir 2022](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/presiden-jokowi-me-gg.jpg)
Ia mengamini Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
Namun, menurut dia, bukan berarti pemerintah tak bisa ambil keputusan sendiri yang dianggap tepat sebelum menunggu keputusan WHO.
"Tinggal bagaimana kita ambil keputusan. Apalagi dalam regulasi itu memang PPKM sudah berkahir akhir Desember ini," kata dia.
Di lain sisi, Muhadjir mengaku masih melihat perkembangan terkini terkait penyebaran virus penyebab Covid-19 di Indonesia. Terlebih, kasus Covid-19 belakangan ini kembali meningkat di China dan Amerika.
"Makanya, kita lihat perkembangan saja. Kalau kita relatif tahan uji, beda dengan China yang semula ambil kebijakan lockdown. Bahwa kita lebih tepat kan kebijakan Pak presiden. Padahal waktu itu kontroversi sekali kan," kata dia.
Rencana pencabutan kebijakan PPKM juga disambut kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan dengan dicabutnya PSBB dan PPKM di Indonesia akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, lantaran kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi lebih tinggi lagi.
”Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik karena ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5 persen lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan karena PPKM,” ujar Hariyadi.
Sementara Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Johnny Darmawan melihat dicabutnya PPKM pada tahun ini akan memberikan dampak positif dan negatif.
Baca juga: Jokowi Siap Akhiri PPKM di Akhir Tahun, Menko PMK Sebut Indonesia Keluar dari Pandemi Covid-19
Dampak positifnya, Indonesia dianggap sebagai negara epidemi, bukan pandemi lagi.
Kendati demikian, dengan dicabutnya status PPKM di Indonesia, dia melihat pemerintah akan kesulitan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Apalagi, lanjut dia, tahun depan banyak yang memperkirakan perekonomian global gelap.
Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan cara untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, lantaran Indonesia tidak akan lepas dari krisis global.
”Kalau epidemi kan artinya perekonomian akan normal, biasa. Tapi gini, dengan dilepaskannya PPKM itu, maka pemerintah tidak mudah untuk membantu subsidi. Kan kalau PPKM karena situasi pandemi, masuknya gampang,” ujarnya.(tribun network/den/ism/fah/dod)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.