Survei Charta Politika: Tingkat Kepercayaan Publik Paling Tinggi ke TNI, DPR Paling Rendah
Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara.
Hasilnya, TNI menjadi institusi paling dipercaya publik dengan 89,2 persen.
"Kalau kita lihat masih sama, ini bisa dikatakan semenjak era reformasi ya TNI selalu menduduki peringkat pertama," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/12/2022).
Pada urutan kedua terdapat lembaga Kepresidenan dengan 79,4 persen.
Yunarto mengungkapkan dalam survei lembaga Kepresidenan selalu berada pada urutan setelah TNI.
"Sekarang hampir selalu, bahkan kalau kita lihat sekarang bisa dikatakan selaku presiden berada di posisi kedua bersaing dengan TNI," ungkap Yunarto.
Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono: Kepercayaan Publik yang Tinggi Terhadap TNI Perlu Dipertahankan
Pada urutan ketiga terdapat Mahkamah Agung (MA) dengan 76,2 persen, disusul Mahkamah Konsitusi (MK) di bawahnya dengan 74,6 persen.
Kemudian MPR RI dengan Kejaksaan Agung yang memiliki angka sama 72,7 persen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada urutan selanjutnya dengan 71,8 persen.
Kemudian ada DPD RI dengan angka 64 persen. Lalu ada Polri dengan angka 62,4 persen.
Pada posisi terakhir terdapat DPR RI dengan angka 61,9 persen.
Seperti diketahui, survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap 1.220 orang sampel dan memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.
Tanggapan Panglima TNI
Sejumlah lembaga survei juga sebelumnya menempatkan TNI sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan dari publik yang tinggi.
Diantaranya dari Poltracking Indonesia yang surveinya dirilis belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Presiden Joko Widodo menitipkan amanat kepada dirinya selaku pimpinan tertinggi TNI yang baru untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan, serta citra dan kepercayaan publik terhadap TNI.
Hal ini disampaikan Yudo Margono selepas acara serah terima jabatan (sertijab) dari mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono selaku Panglima TNI yang baru, di Plaza Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (20/12/2022) lalu.
"Kemarin sudah disampaikan Pak Presiden, tugasnya TNI untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan, kemudian menjaga citra," kata Yudo Margono.
Yudo Margono menyampaikan, citra baik dan kepercayaan publik terhadap TNI yang tinggi perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
"Karena saat ini TNI mendapat kepercayaan publik yang paling tinggi. Ini harus kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan," ungkapnya.
Sementara berbicara soal visi misinya, Yudo Margono mengungkap lebih kepada hal teknis untuk mewujudkan strategi besar utama yang dititipkan Presiden Jokowi.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan akselerasi sumber daya manusia (SDM) di lingkup TNI, operasional yang siap untuk diturunkan, serta menjaga integritas personel TNI untuk selalu profesional dalam tugasnya.
"Kalau presiden grand strateginya, nah saya yang teknisnya bagaimana untuk mewujudkan itu. Yaitu tadi dengan akselerasi SDM, operasional ready to deploy," katanya.
"Tentu ini semua untuk mewujudkan itu tadi, untuk menjaga kedaulatan perlu personel yang profesional, perlu alutsista yang modern yang siap digerakkan dalam waktu dekat, kemudian untuk komandonya juga demikian," jelas dia.
Sebagai informasi pengangkatan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.