Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi.

Sebelumnya, Ketua Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dievaluasi.

Hal ini merupakan respon Djarot ihwal sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet.

Dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, PDIP Terang-terangan Minta 2 Menteri NasDem Dicopot & Komentar Pengamat

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya. Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

Baca juga: Pengamat Sebut Menteri dari NasDem yang Paling Berpeluang Dicopot Jokowi dari Kabinet

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.