TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari jelang akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal reshuffle kabinet.

Jokowi tak menampik reshuffle kabinet mungkin dilakukan olehnya.

Namun belum diketahui apakah reshuffle dilakukan akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

Pengamat hingga sejumlah politisi merespons rencana reshuffle kabinet tersebut.

Ada yang menyinggung evaluasi kinerja menteri hingga menteri asal NasDem disebut paling cocok untuk direshuffle.

NasDem pun angkat bicara, menurutnya keputusan reshuffle ada di tangan Jokowi selaku presiden, bukan diputuskan oleh partai.

Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022).

“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.

Bicara Reshuffle Kabinet Jokowi, Djarot Singgung Evaluasi Kinerja Menteri

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal wacana perubahan susunan menteri atau reshuffle di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan bahwa keputusan untuk mereshuffle menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun di sisi lain, Djarot menilai pentingnya evaluasi menteri menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi.

“Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden,” kata Djarot di sela-sela diskusi publik ‘Bahaya dan Antisipasi Menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).

“Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betu-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi,” lanjutnya.

Ia pun mencontohkan soal swasembada beras. Djarot yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini mengaku prihatin Indonesia masih mengimpor beras.

Padahal, lanjut dia, Indonesia merupakan negara agraris yang sempat menggembar-gemborkan swasembada beras pada era lampau.

“Kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” tuturnya.

Baca juga: Daftar Menteri yang Belum Pernah Kena Reshuffle, Dipertahankan Jokowi Selama 2 Periode

Menurutnya, seharusnya pemerintah berupaya untuk mengintervensi agar tidak mengimpor beras dari kuar negeri.

Sebab dia khawatir jika pemerintah tetap mengimpor beras, di tengah panen raya, maka akan mengorbankan para petani.

“Justru harusnya pemerintahnya intervensi dong. Jangan sampai pasa saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani,” tuturnya.

Pengamat Sebut Menteri dari NasDem yang Paling Berpeluang Dicopot Jokowi dari Kabinet

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai menteri dari Partai NasDem berpeluang direshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan Jokowi soal adanya kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.

Menurut Dedi, menteri dari Partai NasDem memiliki peluang dicopot ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (23/12/2022).

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Nasdem Akui Siap Terima Keputusan Apapun

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Effendi Choirie turut menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Effendi menyebut NasDem akan siap menerima apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi, termasuk soal reshuffle kabinet.

Tak hanya itu, Effendi juga mengatakan NasDem akan siap menghadapi segala situasi.

"Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi dilansir Kompas.com, Jumat (23/12/2022).

Lebih lanjut Effendi menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

“Itu hak prerogatif Presiden, silahkan, apa maunya,” ujarnya.

Meski demikian Effendi enggan banyak mengomentari soal urgensi reshuffle kabinet tersebut.

Karena menurutnya, perlu tidaknya reshuffle kabinet ini tergantung pada perasaan presiden.

“Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” ungkap Effendi.

Diketahui, saat ini ada tiga kader Nasdem yang duduk sebagai menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

PDIP Minta Menteri Dievaluasi di Tengah Wacana Reshuffle, NasDem: Hak Jokowi, Bukan Partai

Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi.

PPP Tak Khawatir Presiden Jokowi Buka Opsi Lakukan Reshuffle Kabinet

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak khawatir soal kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Presiden Jokowi diyakini bakal bersikap adil terhadap partai politik koalisi pemerintah.

"Kami tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Arsul menilai Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.

Namun, ia menyerahkan semua keputusan itu kepada Presiden.

“Tentu kalau soal orang PPP yang duduk di dalamnya, sepenuhnya merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih yang baru,” kata dia.

Menurut dia, reshuffle sangat mungkin terjadi di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Bagi PPP yang paling penting siapa pun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja, dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya,” tandas Arsul. (tribun network/thf/Tribunnews.com)