TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP] mengincar dua menteri Partai NasDem di kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar dicopot dari jabatannya.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta Jokowi agar mengevaluasi beberapa menterinya. Alasannya kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak menggembirakan.

Djarot mencontohkan kebijakan impor beras di Kementerian Pertanian.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Djarot menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ali mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Pengamat Ungkap Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jokowi Muncul Imbas NasDem Usung Anies Baswedan

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.

Dia menyatakan Partai NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, PDIP Terang-terangan Minta Menteri NasDem Dievaluasi & Komentar Pengamat

Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.

"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.

Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai. "Terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.

Jokowi sendiri sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. “Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat kemarin.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023. “Ya nanti,” ujarnya.

Karena Nasdem Capreskan Anies?

Desakan PDIP agar Jokowi mencopot dua menteri asal NasDem dari kabinet dinilai sangar bernuansa politis dan sebagai aksi balasan PDIP atas keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden di Pemilu mendatang.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, jika permintaan Djarot itu dilandaskan pada kinerja menteri, maka bukan hanya menteri asal Nasdem yang perlu dievaluasi.

"Kenapa PDIP hanya me-mention menteri Nasdem, itu yang kita sebut bahwa tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi kinerja," kata Adi seperti dikutip Kompas.com

Adi menuturkan, sikap PDI-P tersebut adalah bagian dari konsekuensi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pasalnya, menurut Adi, selama ini Anies dianggap sebagai simbol oposisi pemerintahan Jokowi.

Karena itu, kata dia, ketika Nasdem berkongsi dengan simbol oposisi maka pilihannya adalah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari koalisi.

"Kalau nunggu Nasdem mengundurkan diri dari koalisi enggak mungkin, pasti yang disampaikan oleh Pak Djarot itu adalah penegasan bahwa Nasdem harus dikeluarkan efek dari mendukung Anies," ujar Adi.

Namun Adi mengingatkan bahwa keputusan Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet justru dapat berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Sebab, publik dapat menilai bahwa Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan karena kinerja menteri-menterinya, tetapi karena kepentingan politik.

"Ini akan menguntungkan Nasdem secara elektroal karena sangat kentara akan terlihat Nasdem dikriminalisasi, Nasdem itu dikucilkan gara-gara hanya karena mengusung Anies Baswedan," kata Adi.

Syahrul dan Siti Nurbaya merupakan dua dari tiga kader Nasdem yang saat ini duduk kabinet. Satu kader NasDem lainnya adalah Johnny G Plate yang menjabat sebai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai menteri dari Partai NasDem berpeluang direshuffle Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, hal itu ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat kemarin.

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Dia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Sejauh ini Jokowi belum menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.